PARBOABOA, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal dilaporkan Partai NasDem ke Bareskrim Polri pada Senin (4/9/2023).
Dalam undangan resmi DPP NasDem, SBY dilaporkan karena terindikasi menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong soal situasi politik saat ini.
Informasi yang dihimpun, laporan tersebut akan dilayangkan Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Rencana pelaporan oleh Partai NasDem mendapat tanggapan dari pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Dalam unggahan di kanal YouTube Ulas Berita, Senin (4/9/2023), Rafli menilai laporan tersebut terlalu berlebihan.
Menurutnya, aksi lapor-melapor membuat politik menjadi tidak asik lagi. Ia mengatakan, kalau pun ada kata-kata kasar atau keras, bisa di-counter dengan narasi.
Ia bahkan menyentil sikap NasDem jika hal itu benar terjadi, yang sudah main lapor sebelum memerintah, apalagi kalau nanti sudah memerintah.
Refly meminta partai besutan Surya Paloh itu untuk menghargai ruang kebebasan berpendapat. Aksi NasDem mempolisikan sejumlah pengurus Demokrat, demikian Rafli, justru menimbulkan pertanyaan besar.
Menurut Rafly, wajar Demokrat emosi dengan konstelasi politik internal koalisi. Hal ini karena Demokrat berpikir mereka akan bisa menempatkan wakil presiden (wapres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Refly lantas mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi pada 2019 silam, di mana ada beberapa orang yang dituduh makar, seperti mendiang Lieus Sungkharisma, Eggy Sudjana dan Kiflan Zein.
Untuk diketahui, perubahan peta politik di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), membuat Demokrat menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Demokrat, dalam sejumlah lobi politik menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Apalagi, sosok AHY dinilai berpeluang menjadi pendamping Anies, selain karena memenuhi syarat yang ditetapkan koalisi, tetapi juga elektabilitas AHY juga cukup tinggi.
Sayangnya, NasDem memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai cawapres Anies. Padahal, Cak Imin mempunyai poros politik yang berbeda dan tidak terlibat dalam membesarkan KPP.
Cak Imin sejak awal menyatakan dukungannya ke Prabowo Subianto dan tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sebelum akhirnya berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Perubahan peta politik tersebut dinilai tidak terlepas dari manuver Surya Paloh. Demokrat pun menyebut NasDem sebagai pengkhianat. Sementara Anies, oleh SBY dicap musang berbuluh domba.
Editor: Andy Tandang
