Jakarta akan Berjalan Tanpa Wali Kota dan Bupati setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Jakarta kedepannya akan mengalami perubahan sistem pemerintahan setelah tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Nantinya, Jakarta diwacanakan berjalan tanpa adanya sosok wali kota dan bupati melainkan hanya sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Hal itu ia sampaikan usai pertemuannya dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (24/11/2022) kemarin.

Ia pun mengungkapkan jika transformasi tersebut sudah sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Presiden juga memberi petunjuk pada kami sistem pemerintahan ke depan. Jadi sistem pemerintahan ke depan itu juga harus dipikirkan untuk Jakarta," kata Suharso.

Adapun rencana perubahan struktur tersebut lantaran menurutnya Jakarta harus tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia meski tidak lagi menjadi ibu kota.

"(Jakarta) harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa, dimana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, menjadi sesuatu yang menurut kami harus dipertahankan," jelas Suharso.

Selain itu, dengan adanya rencana perombakan ini, kata Suharso, diharapkan pemerintah Jakarta akan bekerja lebih cekatan lagi saat menjalankan roda pemerintahan. Apalagi Jakarta memang kerap menjadi percontohan dalam menerapkan kebijakan daerah.

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan yang lebih agile, yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan bagi pemerintahan yang lain. Jadi nus birokrasi tapi efektif birokrasi," ucap Suharso.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika Jakarta nantinya akan berjalan seperti sebagaimana biasanya atau seperti sekarang ini selepas perpindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru.