PARBOABOA, Jakarta - Polusi udara menjadi ancaman serius yang menghantui kehidupan masyarakat Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2021 yang dirilis pada Maret 2022, Indonesia berada di peringkat ke-17 dalam daftar negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia.
Kualitas udara di Indonesia berada pada konsentrasi PM2,5 sebesar 34,3 μg per meter kubik atau menjadi salah satu yang terburuk.
Lebih lanjut, data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa selama 2018 hingga 2022, polusi udara telah menyebabkan penyakit pernapasan yang menelan biaya hingga Rp18 triliun.
Tingginya polusi udara, singgung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahun.
Kenyataan ini menegaskan bahwa polusi udara bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menambah beban ekonomi yang signifikan.
Tak heran jika masalah polusi udara menjadi sorotan utama dalam sesi tematik mengenai kualitas udara di ISF 2024, yang diadakan di Balai Sidang Jakarta (JCC) pada awal September.
Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa, Ratna Kartadjoemena, yang turut hadir dalam forum tersebut menekankan perlunya aksi nyata untuk menangani polusi udara.
"Kami menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang didasarkan pada data serta bukti ilmiah. Mengatasi polusi udara merupakan langkah penting dalam mencapai Indonesia Emas, karena dampaknya langsung berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak dan generasi masa depan," ujarnya.
Ia juga mendorong edukasi masyarakat dan advokasi kepada para pemangku kepentingan agar menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Dirgayuza Setiawan, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa karya Prabowo Subianto, menyatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak dapat tercapai tanpa upaya serius dalam mengatasi polusi udara.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi yang kuat dapat diwujudkan jika kualitas sumber daya manusia (SDM) dijaga dengan baik, termasuk kesehatan masyarakat.
"Saat ini, angka harapan hidup di Indonesia hanya 68 tahun, jauh di bawah rata-rata dunia. Kondisi ini bisa semakin memburuk apabila polusi udara tidak ditangani," jelas Dirgayuza.
Ia membandingkannya dengan Singapura yang memiliki harapan hidup mencapai 83 tahun berkat kualitas udara yang terjaga bersih.
Dirgayuza menekankan penanganan polusi udara bukan hanya sebuah keharusan, melainkan juga kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing global dan mendorong potensi ekonomi hijau.
Ia menambahkan bahwa pengembangan yang dilakukan melalui produksi kendaraan listrik seperti mobil, bus, dan sepeda motor, selaras dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan forum ini, Indonesia diharapkan bisa belajar dari berbagai negara yang berhasil menanggulangi polusi udara dan mengurangi emisi kendaraan melalui pengembangan infrastruktur sepeda dan transportasi umum.
Di London, kebijakan zona ultra-rendah emisi berhasil menekan jumlah kendaraan beremisi tinggi.
Paris juga telah mengambil langkah berani dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan investasi pada transportasi umum.
Belajar dari praktik-praktik tersebut, Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menerapkan kebijakan-kebijakan konkret dalam lima tahun ke depan.
Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kualitas bahan bakar, peralihan ke kendaraan listrik, penerapan standar emisi yang lebih ketat, serta perluasan pemantauan kualitas udara secara real-time.
Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan transportasi massal, memperluas ruang hijau, dan melibatkan masyarakat dalam gerakan kesadaran mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan.
Pemerintahan lima tahun mendatang diharapkan bisa menjawab tantangan besar polusi udara yang sedang dihadapi negara Indonesia.
Sebab, kegagalan dalam mengatasinya dapat mengancam ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta memperburuk kualitas hidup masyarakat.
Editor: Defri Ngo
