Polusi Udara Jakarta Ancam Lansia, Warga Terdampak Minta Pemerintah Juga Awasi Pelaku Usaha

Kualitas udara di Jakarta yang semakin buruk dari hari ke hari telah menjadi ancaman serius. (Foto: PARBOABOA/Bina Karos)

PARBOABOA - Kualitas udara di Jakarta yang semakin buruk dari hari ke hari telah menjadi ancaman serius. Polusi udara itu dipicu asap kendaraan dan industri, juga diperparah dengan keberadaan bongkar muat batu bara di pelabuhan. Warga meminta agar pemerintah serius mengatasi persoalan lingkungan tersebut.

“Lakukan pengawasan yang ketat kepada pelaku usaha agar segera melakukan evaluasi dalam tata kelola lingkungan usahanya agar sesuai regulasi yang berlaku,” kata Ketua F-MRM Didi Suwandi terkait dampak pencemaran udara yang kian hari mengancam kehidupan warga Rusunawa Marunda, salah satu pemukiman yang terdampak polusi udara Jakarta.

“Yang pasti kami ingin masyarakat diberikan haknya atas kesehatan, suplai air bersih dan tentunya kenyamanan,” tegas Didi kepada Parboaboa pekan lalu. Ia berharap pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar selalu memperhatikan lingkungan.

Warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara hanyalah salah satu kawasan pemukiman di Jakarta yang telah mengalami dampak serius polusi udara yang setiap hari semakin memburuk.

Menurut IQAir, hampir seluruh udara di wilayah Jakarta tidak sehat. Daerah terparah paparan polusi ialah Jakarta Utara dengan indeks kualitas udara berada di angka 158 AQI US dan tingkat polutan PM 2.5 sebesar 68.1 µg/m³.

Sementara di Jakarta Barat, indeks kualitas udara berada di angka 155 AQI US dengan tingkat polutan PM 2.5 sebesar 63 µg/m³. Polusi udara itu disebabkan dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri.

Di Rusunawa Marunda yang jaraknya hanya 1 kilometer dari pelabuhan, debu batu bara juga ikut mencemarinya. Sejak tahun 2019, paparannya menyebabkan warga terjangkit penyakit batuk-batuk, ISPA, gatal-gatal, bronkitis, pneumonia, hingga ulkus kornea.

Forum Masyarakat Rusun Marunda (F-MRM) mencatat, total ada 66 warga di Blok D3 Rusun yang terjangkit penyakit. Rinciannya, balita 17 orang, anak-anak 18 orang, remaja 2 orang, dewasa 23 orang, dan lansia 6 orang. Jumlah itu belum mencakup seluruh penduduk yang tinggal di 29 tower Rusun—dengan masing-masing tower dihuni 100 kepala keluarga (KK).

Ancam Kesehatan Lansia

Dety Revoliatuty menunjukkan berkas perobatnya selama sakit. (Foto: Parboaboa/Muazam)

Dety Revoliatuty, 66, salah satu warga Rusunawa Marunda yang telah merasakan dampaknya. Ia kini mengidap penyakit bronkitis karena batuk berkepanjangan yang dialaminya sejak tahun 2019.

Batuk berkepanjangan itu perlahan mulai dirasakan Dety saat pindah ke Rusunawa Marunda tahun 2017 setelah terkena gusuran di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Kondisi itu semakin diperparah dengan masifnya debu batu bara pada tahun 2021 hingga 2022. “Dokter memvonis saya bronkitis. Di paru-paru ada flek karena debu batu bara,” ujar Dety kepada Parboaboa.

Akibat batuk itu, lansia kelahiran Banjarmasin ini pun mengidap penyakit hernia. Dokter memintanya untuk segera operasi di bulan Agustus 2022 lalu.

“Hernia itu kata dokter karena tekanan batuk-batuk yang berkepanjangan. Jadi, hernia bukan hanya karena kerja berat aja, padahal saya nggak pernah kerja berat,” terang Dety.

Saat Parboaboa mengunjungi Dety di rumahnya yang berukuran sekitar 18 meter persegi, ia masih terlihat lemas dan batuk-batuk. Ia pun menunjukkan bentol-bentol merah di tangan dan kakinya, gatal-gatal terparah berada di bagian badannya.

Dety juga mengalami penyakit gatal-gatal. Setiap malam ia merasakan tubuhnya gatal, dan mesti menggaruk-garuknya.

“Kulit gatal-gatal kayak orang buduk. Dada sakit karena sering batuk, tenggorokan juga gatal. Saya kalo malam garuk aja karena gatal.”

Juru Bicara F-MRM Cecep Supriadi bercerita, puncak paparan debu batu bara terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 saat musim angin barat—angin laut ke darat.

Paparan itu mengganggu aktivitas warga Rusunawa Marunda. Dia mengatakan, aktivitas belajar anak-anak di sekolah terhambat, mereka harus menggunakan masker.

“Itu banyak warga yang terisolasi karena tidak berani keluar bebas karena memang debunya banyak sekali. Pada saat itu terjadi pandemi juga, ya masyarakat menggunakan masker bukan karena hanya takut dengan Covid, tapi debu itu,” ujar Cecep.

Paparan debu itu juga berdampak pada perekonomian warga. Cecep menjelaskan, warga yang berjualan makanan di sekitar Rusun mengalami kerugian. Warga tidak ada yang mau membeli makanan sembarangan di luar, sebab debu batu bara mencemari seluruh kawasan Rusunawa Marunda.

Hasil rontegn paru-paru Dety Revoliatuty. (Foto: Parboaboa/Muazam)

Aktivitas lansia seperti Dety pun terhambat. Ia jarang keluar rumah yang berada di blok D3 lantai tiga. Saat itu, debu batu bara telah masuk ke dalam rumahnya. Di luar debu-debu itu berserakan, hinggap juga di jendela.

Terpaksa rumah Dety ditutup rapat-rapat, bahkan ventilasi dan jendelanya tak pernah dibuka.

“Sekalinya keluar hanya untuk berobat. Setiap hari saya lap jendela, gak bisa buka pintu, sehari udah gak kehitung berapa kali nyapu,” ujar Dety.

Menurut dokter Theresia Monica Rahardjo, lansia lebih sensitif terpapar polusi udara karena fungsi tubuhnya sudah menurun.

“Lansia itu fungsi pernapasannya—untuk oksigenasinya udah menurun secara fungsional. Jadi, yang paling terdampak itu kalau nggak anak-anak ya orang lansia,” ujar Monica kepada Parboaboa.

Sebuah penelitian yang diterbitkan The Lancet Public Health menyebut, paparan polusi udara pada lansia bisa meningkatkan risiko gangguan organ hati, serangan jantung, dan stroke. Juga masalah tulang seperti osteoporosis, kanker, hingga demensia.

Upaya Pemerintah Belum Maksimal

Debu batu bara yang berhasil dikumpulkan warga. (Parboaboa/Muazam)

Sebulan terakhir kualitas udara di ibu kota itu berada di atas 100 AQI US—ambang batas sedang kualitas udara bagi manusia—dengan tingkat PM 2,5 rerata berada di angka 40 ke atas.

Greenpeace Indonesia menemukan bahwa sumber polusi Jakarta bukan hanya berasal dari ibu kota, melainkan dari daerah penyanggah seperti Benten, Depok, dan Bogor. Karena itu Pemprov DKI Jakarta seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten untuk mengendalikan sumber pencemaran udara itu.

“Pemerintah harus mengendalikan sumber pencemar udara, baik bergerak atau tidak bergerak,” kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Juni lalu.

Dia menjelaskan, ada dua sumber pencemaran udara di Jakarta, yakni bergerak dan tidak bergerak. Sumber bergerak berasal dari kendaraan. Sedangkan tidak bergerak berasal dari industri. Lokasi industri yang berada di wilayah Jakarta antara lain, Kawasan Industri Pulogadung, Kawasan Industri Jakarta Timur, dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

“Nggak bisa Jakarta doang yang pasti tapi harus koordinasi dengan Jawa dan Banten. Karena polusi udara lintas batas,” pungkas Bondan.

Lebih lanjut, ia memandang kebijakan Pemprov DKI dalam mengendalikan polusi udara belum maksimal. Pasalnya, Pemprov hanya berfokus pada pengendalian sumber pencemaran bergerak melalui program uji emisi kendaraan dan pemberlakuan ganjil genap di sejumlah ruas jalan.

Tidak maksimalnya program Pemprov itu terbukti dengan tingkat kualitas udara Jakarta yang semakin memburuk. “Tapi data official-nya tidak sesuai dengan klaimnya. Artinya upayanya belum maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, belum lama ini Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono malah berkelakar ketika ditanya upaya Pemprov mengatasi masalah kualitas udara yang memburuk.

“Iya saya tiup saja,” ujar Heru sambil memperagakan cara meniup di depan awak media, Senin (12/6/2023). Dia hanya terfokus pada masalah polusi udara yang bersumber dari kendaraan.

Heru menyebut, polusi yang disebabkan sektor transportasi bisa diatasi dengan mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan. “Ya dipercepat motor listrik, mobil listrik, terus bahan bakarnya yang memang memenuhi syarat. Ya, harus semua pihak mengikutilah,” katanya.

Laporan ini merupakan bagian kedua dari liputan khusus ‘Pencemaran udara Jakarta’.

Reporter: Achmad Rizki Muazam

TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS