Sertifikat vaksin dan NIK Presiden Jokowi bocor ke publik.

Sertifikat Vaksin dan NIK Jokowi Bocor

rini | Nasional | 03-09-2021

PARBOABOA, Jakarta - Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Jokowi tersebar, beberapa warganet kemudian memakai NIK tersebut untuk melakukan cek kartu vaksin milik presiden di aplikasi Peduli Lindungi.

Sertifikat vaksin itu memuat data milik Jokowi beserta NIK, tanggal lahir dan barcodenya.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 milik presiden itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.

Dugaan NIK Jokowi yang beredar di dapat dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat menggikuti pemilihan presiden sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh meminta masyarakat tidak melakukan hal itu.

Pasalnya, ada ketentuan sanksi pidana saat seseorang menggunakan data orang lain dengan tujuan memdapatkan informasi dari orang lain tersebut.

"Ini bukan (soal) kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," ujar Zudan, Jumat (3/9/2021).

Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp25 juta bagi orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan. Pasal 95A undang-undang itu mengatur hukuman yang sama bagi orang yang menyebarkan data kependudukan.

Pada kesempatan yang sama Zudan juga menyarankan untuk melakukan perbaikan pada aplikasi PeduliLindungi. Dia berharap sistem perlindungan data pada aplikasi itu ditambah.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan hal tersebut. Dia berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa," kata Fadjroel, Jumat (2/9/2021).

Sebelumnya kebocoran data juga pernah terjadi pada BPJS, sebanyak 279 juta dana pengguna dijual oleh pengguna bernama Kotz.

Kotz membagikan 1 juta sampel data yang bisa diunduh secara bebas oleh pengguna untuk memastikan kevalitan data tersebut.

Tag : #nasional   

Baca Juga