PARBOABOA, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavia mengeluarkan pernyataan "Value for Money"atau nilai untuk uang saat membahas strategi menurunkan angka stunting (kondisi pertumbuhan anak tidak normal).
Pernyataan Mendagri tersebut dia lontarkan saat membahas tentang anggaran pengentasan masalah stunting. "arus dianggarkan karena kalau sudah dianggarkan mau nggak mau program nya harus dilaksanakan yang disebut dengan program value for money," ucapnya dalam acara gerakan penimbangan bulanan nasional terintegrasi untuk percepatan penurunan stunting di Gedung Heritage Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Tito mengatakan, setelah anggaran pencegahan stunting diberikan. Ia mengaku telah meminta bantuan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin agar memberikan panduan ke kepala daerah di Indonesia.
Tidak tanggung, Tito ingin pemberian panduan ke kepala daerah itu memakai anggaran 10 persen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Saya sudah minta bantuan kepada pak Menteri Kesehatan (Menkes) untuk dibuatkan panduan kepada kepala daerah itu 10 persen dari APBD Rp1200 triliun. Jadi 10 persen untuk kesehatan. Artinya lebih kurang ada Rp120 triliun anggaran untuk bidang kesehatan di daerah," jelas Tito.
Agar tidak terjadi penyelewenang terkait pemakaian anggaran tersebut, Tito meminta ada pedoman dan pelaksanaan (guidelines dan juknis) yang jelas setelah anggaran disalurkan, sehingga tidak terjadi mark up biaya oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan.
"Jadi persoalannya guidelinesnya nya, juknisnya. Apapun guideline buat mereka untuk apa uang itu? karena kalau nggak yang dipake uang itu untuk membeli alat aja, kenapa beli alat aja? Karena gampang di mark up apalagi teknologi gampang. Kalau bangunan susah, gitu-gitu lagi angka tinggi Rp120 triliun dari 10 persen nanti yang sampai ke masyarakat separuh nya," terang Tito.
Oleh karena itu, kata Tito, ia berharap kedepan agar guidelines dijalankan dengan cara sederhana agar kepala daerah dapat memahami dalam penanganan stunting ini.
"Jadi kami memohon nanti ada semacam guidelines tentang peran stunting ini yang sederhana saja," ujar Tito.
Mendagri meminta agar pemerintah pusat menjadikan penanganan stunting dalam isu prioritas. Tujuannya agar seluruh kepala daerah di Indonesia tergerak ikut mengutamakan penurunan.
"Nah dengan adanya isu seperti itu maka teman-teman kepala daerah memuat menaikkan dan menjadikan isu pekerjaan prioritas mereka. Kalau pekerjaan ini sudah jadi prioritas maka akan mudah dalam penanganan Stunting," kata Tito.
"Karena di dalam Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintah daerah. Semua item program-program itu sudah punya kodefikasi. Jadi kalau kita klik kodefikasi stunting itu angkanya langsung keluar dengan cepat," ucapnya kembali.
Editor: Rini
