PARBOABOA, Jakarta - Presiden Joko Widodo dinilai mampu menjadi sosok penentu (king maker) pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, setelah melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap mantan wali kota Solo itu.
Dalam sejumlah survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi memang cukup tinggi. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia, misalnya, menempatkan Jokowi dengan tingkat kepuasan mencapai 79,2 persen.
Survei yang sama juga dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu, yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat kepuasan mencapai 81,9%.
Data tersebut, demikian Burhanuddin, menjadi magnet politik bagi sejumlah kandidat calon presiden (capres), seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, untuk membangun komunikasi politik yang lebih intens dengan sang Presiden.
Konsekuensinya, trend positif approval rating Jokowi menjadi kompas penunjuk arah siapa yang bakal menjadi pemenang dalam kontestasi demokrasi lima tahunan itu.
"Ini gunanya approval rating, di saat presiden tidak bisa maju lagi, maka presiden yang populer akan didekati oleh semua calon," ungkap Burhanuddin di Jakarta (19/8/2023).
Menurut Burhanuddin, standar approval rating Presiden bisa dijadikan ukuran untuk menentukan potensi kemenangan setiap kandidat capres. Di zaman SBY, misalnya, kepuasan masyarakat jelang 2014 mengalami tren penurunan.
Hal itu yang menjadikan Presiden ke-6 RI itu tidak mampu menjadi king maker. Alhasil, pemenang Pilpres bukan datang dari kubu SBY, tetapi dari kubu oposisi.
"Karena penurunan approval rating SBY jelang 2014. Beliau tidak bisa menjadi King Maker kan. Makanya presiden yang menang relatif bukan berasal dari kubunya yakni Jokowi," ungkapnya.
Meski demikian, hal ini tidak mutlak, sebab eskalasi politik jelang Pilpres juga menentukan approval rating Jokowi yang nantinya berdampak pada peta politik di 2024.
"Kalau misalkan approval rating Jokowi turun jelang 2024, ya semua orang akan menjauh dari Jokowi," paparnya.
Pernyataan Jokowi soal 'cawe-cawe' beberapa waktu lalu memang membuka peluang dirinya bisa menjadi penentu kemenangan setiap kandidat yang bertarung di Pilpres 2024.
Meskipun dirinya berdalih bahwa pernyataan yang membuat publik gaduh itu merupakan tanggung jawab sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024.
Tak hanya itu, istilah "Pak Lurah" yang melekat ke Jokowi juga menjadi kode politik tersendiri, seberapa kuat Jokowi mempengaruhi peta politik jelang Pilpres.
Istilah ini memang cukup populer belakangan ini. Sejumlah capres yang hendak bertarung pasalnya harus melapor dan meminta restu ke "Pak Lurah".
Namun, Jokowi berulang kali menegaskan jika dirinya tidak memiliki otoritas terhadap capres dan cawapres karena bukan ketua partai politik.
"Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah, sedikit sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah saya. Saya jawab saya saya bukan lurah saya Presiden RI," kata Jokowi dalam pidato di sidang tahunan MPR 2023.
Editor: Andy Tandang
