PARBOABOA, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin angkat bicara soal utang warganya yang mencapai Rp10,35 triliun kepada pinjaman online (pinjol).
Suhud menilai, angka tersebut lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta dan hampir setengahnya dari APBD Jawa Tengah.
Dia mengungkapkan, utang warga DKI Jakarta sebesar Rp10,35 triliun itu berasal dari 2,8 juta akun.
Pernyataan ini disampaikan oleh Suhud Aliyudin pada Rabu, 12 Juli 2023 dalam rapat kerja bersama eksekutif di Komisi B, Jakarta.
Menurutnya, jika satu orang saja memiliki 2 akun, maka ada satu juta warga DKI Jakarta yang terjerat rentenir. Sebab ini lah, Suhud kerap menerima keluhan dari masyarakat dan meminta DPRD segera mencarikan solusi.
Oleh karena itu, politikus PKS ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberi pendampingan kepada warganya agar permasalahan tersebut segera terselesaikan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD ini turut menyinggung soal angka kemiskinan warga DKI Jakarta.
Dia mempertanyakan, apakah pihak terkait membahas soal perekonomian, karena berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 337 ribu warga ibu kota tidak memiliki pekerjaan namun utang pinjol mencapai 1 juta akun.
Suhud menganggap bahwa hal tersebut merupakan paradoks, terlepas dari warga menggunakan uang pinjol itu untuk memenuhi kebutuhan hidup atau hanya ingin terlihat kaya.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati pun memberikan tanggapannya.
Menurut dia, warga seharusnya telah mengetahui konsekuensi dari pinjaman online, karena pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah sering mensosialisasikan terkait literasi keuangan.
Dia menyebut, setiap masyarakat seyogyanya mengetahui risiko dari pinjaman yang bisa didapatkan dalam waktu yang cepat.
Editor: Maesa