PARBOABOA, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya resmi mendukung Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Keputusan mendukung Ketua Umum PKB itu merupakan hasil dari Musyawarah ke-IX Majelis Syura PKS yang digelar di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/9/2023).
Sebelumnya, sejumlah rumor beredar bahwa PKS bakal menarik dukungannya ke Anies Baswedan pasca Demokrat menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) beberapa waktu lalu setelah Cak Imin ditunjuk sebagai cawapres Anies.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, Musyawarah Majelis Syura PKS telah menghasilkan sejumlah poin penting yang pada intinya memperkuat keputusan sebelumnya yakni mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Dalam musyawarah tersebut, PKS juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar PKS untuk bekerja keras secara total memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin.
Syaikhu membantah terkait ada syarat di balik sikap politik partainya yang akhirnya menyetujui Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Menurutnya, sikap PKS merupakan hasil dari mekanisme partai, "di mana dalam AD/ART Pasal 16 Ayat 2 huruf I menjelaskan penentuan capres dan cawapres harus lewat mekanisme majelis syura."
Sejak awal, kata Syaikhu, dalam piagam dukungan PKS menyatakan jika penentuan bacawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Kemudian, hasilnya akan dibawa ke majelis syura untuk dipituskan apakah disetujui atau tidak.
"Alhamdulillah hari ini kita bisa melakuakn MPS ke 9 dan menyetujuii Pak Muhaimin mendampingi Pak AniesBaswedan, nggak ada syarat," tegasnya.
Sebelumnya, capres Anies Baswedan menaruh harapan besar agar PKS bisa tetap bersama di dalam Koalisi Perubahan. Bagi Anies, PKS merupakan pilar utama perekat persatuan bangsa.
Cak Imin pun demikian, menaruh harapan yang sama kepada PKS untuk masih tetap bertahan di Koalisi Perubahan, meski tanpa Demokrat.
Cak Imin bahkan menganggap perbedaaan konstituen PKB dan PKS bukan masalah serius dan merupakan keniscayaan.
Ia juga mengklaim, hubungan antara PKS dan PKB cukup dekat. Apalagi kedua partai memiliki jejak rekam di Senayan lantaran kerap bekerja sama ketika berada di fraksi DPR RI.
Rumor PKS bakal hengkang dari Koalisi Perubahan memang semakin menguat setelah partai yang dipelopori Muhammad Natsir itu tidak hadir dalam dua agenda penting Koalisi Perubahan.
Pertama, PKS tidak hadir ketika Nasdem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024, yang dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada 2 September 2023.
Kedua, PKS juga absen saat Nasdem dan PKB menggelar rapat pemenangan pasangan Anies-uhaimin di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada 6 September 2023.
Namun, peta politik rupanya berubah. Keputusan PKS mendukung Cak Imin sebagai capres Anies Baswedan bahkan tidak sejalan dengan saran yang diberikan Pengamat Politik Adi Prayitno.
Adi sebelumnya sempat menganalisa langkah politik PKS yang sebaiknya keluar dari Koalisi Perubahan yang kini berisi NasDem dan PKB.
Menurut Adi, selama ini PKS dan PKB bak air dan minyak, yang tidak akan bisa menyatu. Tak hanya soal ideologi politik, tetapi juga basis kader di akar rumput kedua partai dinilai tidak sejalan.
Bahkan, kata Adi, basis konsituen kedua partai kerap saling berhadap-hadapan dan bermusuhan. Karena itu, dia menyarankan PKS membentuk poros koalisi baru bersama Golkar atau bersama Demokrat dan PPP.
Analisis Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya juga melenceng.
Yunarto sempat menganalisa, PKS akan sulit bertahan lebih lama jika Koalisi Perubahan memberikan karpet merah Cak Imin jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan.
Sama seperti Adi, Yunarto menilai PKS memiliki spektrum ideologi dan basis konstituen yang jauh berbeda dengan PKB.
Editor: Andy Tandang
