PARBOABOA, Jakarta – Di tengah dinamika politik tanah air, Partai Nasdem justru memainkan strategi yang terkesan “malu-malu kucing” dalam menentukan sikapnya terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Secara etika, Nasdem menegaskan bahwa alasan utama mereka untuk tidak bergabung dalam kabinet adalah soal "kepantasan."
Nasdem merasa ewuh pakewuh atau tidak enak hati untuk mengajukan calon menteri, karena mereka merasa berada di posisi yang lebih belakang dibandingkan dengan partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Nasdem, di bawah pimpinan Surya Paloh, dengan jelas menyatakan bahwa mereka "tahu diri" dan mengutamakan kepentingan KIM yang lebih dulu berjuang saat kampanye.
Saan Mustopa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, menjelaskan bahwa langkah Nasdem didasari oleh pertimbangan etika dan kepantasan dalam berpolitik.
Meski tak menempatkan kadernya di kabinet, Nasdem memastikan bahwa mereka tetap berada dalam barisan partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami tidak bermaksud menjadi oposisi. Kami tetap berada dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Sebelumnya Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim menyebutkan bahwa Nasdem memiliki alasan yang beragam untuk tidak mengambil kursi menteri, meskipun tidak secara rinci menyebutkan alasannya.
Taslim menegaskan bahwa Nasdem lebih memilih agar gagasan-gagasannya diterima oleh pemerintahan Prabowo ketimbang menempatkan kader mereka di kabinet.
"Bukan soal menolak atau menerima. Sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet," tambah Taslim.
Kepentingan Bisnis
Menurut Founder dan Direktur The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute, Ferdinandus Jehalut, Nasdem tidak masuk Kabinet Prabowo-Gibran tidak semata-mata dibaca sebagai bentuk komitmen Nasdem untuk menjadi oposisi.
Sebab Sekjen Nasdem sendiri mengatakan bahwa mereka akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui 69 kader mereka di parlemen.
“Posisi ini memang agak problematis dan mengambang. Namun, saya melihat partai Nasdem memang belum cukup siap secara institusional untuk menjadi oposisi,” jelas Ferdi kepada Parboaboa, Selasa (15/10/2024).
Nasdem menurutnya, termasuk partai yang secara institusional memiliki dilema kepentingan ekonomi politik yang cukup rumit karena pendiri dan ketua umumnya memiliki gurita bisnis yang keberlanjutannya sangat bergantung pada kebijakan politik pemerintah.
“Mungkin karena alasan itu juga kita melihat partai ini jarang mengambil sikap konfrontatif secara terbuka terhadap pemerintah,” tegas Ferdi.
Ia menambahkan, keputusan Nasdem untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran semata-mata karena kepentingan Nasden tidak terakomodasi atau bisa jadi posisi yang ditawarkan tidak cukup strategis.
“Namun, ini kan masih tahap awal estafet kepemimpinan Prabowo-Gibran. Bisa jadi di tengah jalan nanti ada reshuffel,” tutupnya.
Sementara, Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, menilai bahwa pernyataan Nasdem sengaja dibuat ambigu dan tidak tegas.
Menurutnya, ini dilakukan untuk melempar 'bola' ke tangan Prabowo. Ia berpendapat bahwa langkah ini adalah strategi Nasdem untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi kabinet mendatang.
“Kemungkinan besar yang sedang dinegosiasikan adalah jumlah kursi atau posisi strategis dalam kabinet,” ujar Anto, Senin (14/10/2024).
Anto juga menyampaikan bahwa dalam politik, tidak ada yang namanya makan siang gratis.
Ia merasa pesimis bahwa Nasdem akan menolak tawaran posisi dari Prabowo. Menurutnya, pernyataan Nasdem justru menunjukkan bahwa negosiasi masih berlangsung.
“Kalau mereka hanya mendukung tanpa mendapatkan apa-apa, apa untungnya bagi mereka untuk memberikan dukungan?” tambah Anto secara retoris.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh analis politik dari Trias Politika, Agung Baskoro.
Ia menyatakan bahwa ada kemungkinan Nasdem tidak mendapatkan posisi di kabinet Prabowo.
Namun, partai tersebut tetap bisa mendapatkan keuntungan di sektor lain, seperti ekonomi atau jaminan hukum.
Agung menambahkan bahwa sikap Nasdem ini mungkin akan membuat Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dipandang berbeda oleh Prabowo.
Langkah tersebut akan mempererat hubungan keduanya karena adanya penghargaan terhadap posisi masing-masing tanpa adanya paksaan.
“Apa yang sudah dirajut secara personal, dipertegas dengan langkah-langkah konkret yang positif dan substantif. Paloh ingin terlihat berbeda dari ketua umum partai politik lainnya,” kata Agung pada Senin (14/10/2024).
Tanggapan Gerindra
Dari sisi Gerindra, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa sejak awal, Partai Nasdem memang tidak berniat menempatkan kadernya di kursi kabinet.
Bahkan, Prabowo sendiri telah memberikan tawaran kepada Nasdem, namun ditolak secara halus.
"Nasdem bukannya tidak mendapatkan kursi kabinet, mereka memang tidak mau menempatkan kader di sana," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Keputusan ini, menurut Dasco, diambil setelah pertemuan antara Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto pasca kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
Meskipun demikian, Prabowo tetap meminta Nasdem untuk mengajukan nama kader yang bisa mengisi kursi kabinet. Namun, Nasdem tetap kokoh dengan pendiriannya.
Dalam pernyataan terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menegaskan bahwa meskipun Nasdem tidak masuk kabinet, mereka tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo.
Muzani menjelaskan bahwa ketidakhadiran Nasdem dalam susunan kabinet bukan berarti mereka keluar dari lingkaran kekuasaan.
"NasDem tidak mengajukan daftar kader untuk duduk di kementerian, namun mereka tetap bagian dari koalisi KIM," ungkap Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Di tengah spekulasi publik mengenai formasi kabinet baru, Prabowo mulai memanggil tokoh-tokoh yang dianggap potensial untuk mengisi posisi strategis di pemerintahannya.
Puluhan tokoh terlihat mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Nama-nama yang hadir ini diduga kuat adalah calon menteri yang akan mengisi jajaran kabinet baru.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Dengan pelantikan yang semakin dekat, publik tentu menunggu apakah Nasdem benar-benar akan mempertahankan sikapnya yang ‘tahu diri’ atau ada kejutan politik di hari-hari mendatang.
Editor: Norben Syukur
