PARBOABOA, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyesalkan terkait anggaran lembaganya tahun 2023 yang belum cair 100 persen.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini anggaran yang baru cair baru sebesar Rp7 triliun atau sekitar 60 persen dari total dana yang dianggarkan untuk lembaganya, yakni Rp13 triliun.
"Inilah yang kami sesalkan juga anggaran tidak ada,” kata Rahmat Bagja dalam seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/03/2023).
Menurutnya, keterbatasan anggaran ini dapat menghambat Bawaslu dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip etika penyelenggaraan pemilu dengan baik dan benar.
“Selain tugas pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu berperan sebagai agen sosialisasi membawa masyarakat memahami pentingnya memilih dengan benar," sambungnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera mencairkan 100 persen anggaran untuk lembaganya.
"Semoga saja turun (sisa anggarannya), kalau tidak, maka isu penting tanggal 26 November, bapak Ibu yang DPRD pasti akan kampanye, tapi nanti tidak ada yang mengawasi, nanti tidak ada yang menyelenggarakan, jadi proses juga jadi bahan ini juga ke depan," tuturnya.
Di lain kesempatan, Rahmat Bagja khawatir jika belum turunnya anggaran Bawaslu itu dapat dikaitkan dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi saat ini, persoalan penundaan pemilihan itu tengah bergulir antara KPU RI dan PN Jakarta Pusat.
"Kami harapkan ini bisa diselesaikan lah ke depan. Diharapkan kita bisa sama-sama meyakinkan teman-teman panwaslu ke depan bahwa kegiatan pemilu akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan," ujar Bagja dalam keterangannya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
"Begitu (anggaran) enggak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot," lanjutnya.
Editor: Maesa
