China Minta APBN Jadi Jaminan Utang untuk Tutupi Biaya Proyek Kereta Cepat

PARBOABOA, Jakarta - China Development Bank (CDB) meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai USD1,2 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hal ini masih dalam tahap negosiasi, karena untuk mewujudkan hal tersebut akan membutuhkan proses yang panjang.

Untuk itu, Luhut meminta agar pembayaran utang tersebut dapat dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII.

“Mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” ucap Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, dikutip Kamis (13/3/2023).

"Tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," imbuhnya.

Meski belum menemukan kesepakatan mengenai jaminan pembayaran, Luhut mengatakan CDB bersedia memberikan keringan bunga kepada Indonesia ke level 3,4 persen dari sebelumnya 4 persen.

Luhut menyebut pemerintah Indonesia sebenarnya menginginkan bunga berada di level 2 persen. Namun tawaran dari CDB ini menurutnya tidaklah terlalu buruk, karena pinjaman dari negara lain saat ini sudah berada di level 6 persen.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," ungkapnya.

Seperti diketahui, biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak cukup besar.

Biaya pembangunan proyek KCJB awalnya ditargetkan hanya sebesar USD5,13 miliar.

Terakhir, Indonesia dan China telah sepakat untuk pembayaran pembengkakan biaya sebesar USD1,2 miliar.