PARBOABOA, Jakarta - Debat calon presiden (Capres) memberi catatan baru terhadap fenomena politik tanah air. Pasalnya, debat disusul oleh pelaporan terhadap para kandidat diduga karena menyerang kandidat lain.
Hal itu dialami oleh capres Anies Baswedan dan capres Ganjar Pranowo usai debat kedua calon presiden 7 Januari 2024 yang lalu. Anies dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai menyebarkan fitnah terkait penguasaan lahan oleh capres Prabowo Subianto.
Pelaporan terhadap Anies dilakukan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB), Senin (8/1/2024). Berselang tiga hari, Kamis (11/1/2024), capres Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu).
Ganjar dilaporkan karena pertanyaannya kepada Prabowo terkait penurunan kekuatan militer Indonesia dan informasi anggaran belanja alusista, dinilai tendensius dan terkesan memaksa untuk membuka rahasia negara.
"Memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara, yang tentu saja itu berisi dengan tingkat kekuatan militer dan kelemahan negara Indonesia," kata Ketua Awaslu, Muhammad Mualimin.
Mualimin mengatakan, Ganjar meminta informasi rahasia, yang kalau itu dikabulkan akan mengkhwatirkan karena kekuatan Indonesia akan diketahui oleh negara lain.
Atas dasar itu, Awaslu, kata Mualimin meminta Bawaslu agar memberi teguran lisan kepada Ganjar dan bila harus mendapat sanksi tegas, mantan Gubernur Jawa Tengah itu didiskualifikasi sebagai calon presiden di pilpres 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri merespons pertanyaan Anies dan Ganjar ke Prabowo dengan mengatakan, data alusista dan data keamanan negara ada yang bisa dibuka tetapi ada juga yang harus dirahasiakan.
"Enggak bisa dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa," kata Jokowi.
Dalam sesi tanya-jawab di debat, Ganjar dan Anies memang meminta Prabowo mengungkapkan data secara terang-terangan untuk membantah data yang dimiliki keduanya, seperti data soal pengadaan alusista bekas dan minimum essential force (MEF).
Namun, alih-alih menunjukkan data tersebut, Prabowo justru meminta keduanya diskusi di tempat lain agar bisa lebih bebas mengungkapkan data yang diminta.
Ketua Umum Partai Gerindari itu merespons, "Sekarang waktunya enggak ada. Jadi saya mengundang bicara, terbuka."
"Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ungkapnya.
Pertanyaan Ganjar dan Anies tidak Mengancam Rahasia Negara
Cawapres 03 sekaligus Menkopolhulkam, Mahfud MD mengatakan, pertanyaan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat tidak sedikitpun berpotensi membongkar rahasia negara.
Ia menekankan, pertanyaan seputar anggaran tidak akan membutuhkan jawaban yang mengharuskan membuka rahasia negara. Sebagai mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Mahfud merinci apa saja rahasia negara yang tidak boleh diungkap ke publik.
"Rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencanan intelijen, rencana penyerangan. Rahasia tentang tempat-tempat vital. Itu namanya rahasia negara."
Karena itu, ketimbang berdalih di balik 'rahasia negara', kata Mahfud, sebaiknya kandidat yang ditanya soal anggaran memberikan jawaban sesuai alur pertanyaan sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh.
Editor: Rian
