Guna Antisipasi Longsor, Pj Gubernur Minta BPBD DKI Koordinasi dengan BMKG-BNPB

PARBOABOA, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengantisipasi dampak dari tanah longsor.

Selain itu, Pj Gubernur juga meminta pihak BPBD DKI untuk selalu memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan.

“Koordinasi dengan BMKG, BNPB,” kata Heru dalam keterangannya di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (11/01/2023).

Kemudian, ia meminta masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh BPBD DKI sehingga dapat menekan dampak negatif potensi dari pergerakan tanah yang rawan akan longsor melalui akun media sosial BPBD seperti Instagram @bpbddkijakarta dan Twitter @BPBDJakarta.

“Sehingga bisa bersama-sama untuk melakukan aksi secepatnya,” tutur Heru Budi.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), terdapat 15 titik di Provinsi DKI Jakarta yang berada di zona menengah potensi terjadinya pergerakan tanah yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem.

Adapun 15 titik di Jakarta yang memiliki potensi tersebut berada di wilayah Kecamatan menteng, Jakarta Pusat, kemudian di wilayah Jakarta Selatan yang meliputi Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, dan tebet. Selanjutnya ada di wilayah Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Cakung, Kramat Jati, Matraman, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung.

BPBD DKI menyebut, pada zona menengah terjadi pergerakan tanah apabila curah hujan di atas rata-rata normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan, dan untuk zona tinggi, gerakan tanah lama dapat aktif kembali.