Komisi XI DPR Pertanyakan Dampak Hilirasi terhadap Kesejahtraan Masyarakat

Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/02/2023). (Foto: Dok DPR/Runi)

PARBOABOA, Jakarta - Komisi XI DPR RI Kamrussamad pertanyakan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekosistem program hilirisasi yang diklaim berdampak langsung untuk masyarakat.

Menurutnya, ketika program hilirisasi ini berjalan, seharusnya secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun yang terjadi dilapangan malah sebaliknya, di mana program tersebut belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

“(Misalnya), pertumbuhan ekonomi di atas 25 persen di Maluku Utara, tapi angka kemiskinannya tidak (turun) signifikan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingin dorong supaya lebih berkualitas,” kata Kamrussamad dalam keterangannya usai mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/02/2023).

Sebagaimana diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara.

Kemudian, dengan adanya hilirisasi ini, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah, akan tetapi diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi. Di mana, melalui strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pajak bagi negara, sekaligus menghasilkan pemasok, industri baru, dan lapangan kerja yang baru.

Oleh sebab itu, Kamrussamad menekankan agar hilirisasi tidak hanya sekedar pelarangan ekspor material mentah, pembangunan smelter, dan industrinya saja, namun juga harus memikirkan ekosistem usaha.

Lebih lanjut, ia menilai, hal tersebut menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh secara signifikan.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,65 persen. Maka, sambungnya, pemerintah Indonesia harus memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Betul konsumsi rumah tangga penting karena lebih dari separuh dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kita ingin pertumbuhan ekonomi itu yang berkelanjutan. Berkelanjutannya apa? (Meneruskan program) unggulan Indonesia seperti pangan dan energi. Kita punya dua-duanya,” pungkasnya.

Editor: Maesa
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS