Menilik Gelombang Kudeta Militer yang Guncang Afrika Barat dan Tengah

Beberapa negara di Afrika Barat dan Tengah diguncang kudeta dalam beberapa tahun terakhir. (Foto: iStockphoto)

PARBOABOA, Libreville - Kawasan Afrika Barat dan Tengah telah menjadi panggung bagi serangkaian aksi kudeta militer yang mengguncang stabilitas politik dalam beberapa tahun terakhir. 

Fenomena ini terus berlanjut hingga tahun 2023, menunjukkan tantangan yang kompleks dalam menjaga ketertiban dan transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Berikut rangkuman dari sejumlah negara di kawasan tersebut yang mengalami aksi kudeta militer:

1. Sudan 2019

Pada 11 April 2019, Presiden Omar al-Bashir digulingkan oleh Angkatan Bersenjata Sudan setelah demo massal yang menuntut pemecatannya. 
Komando diambil alih oleh Ahmed Awad Ibn Auf, yang kemudian mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan.

2. Mali 2020

Assimi Goita memimpin sebagian Angkatan Bersenjata Mali dalam aksi kudeta pada 18 Agustus 2020.

Presiden Ibrahim Boubacar Keita mengundurkan diri sebagai respons terhadap tekanan dari pihak militer. 

Selanjutnya, atas tekanan negara-negara tetangga, junta setuju untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil sementara yang bertanggung jawab atas transisi selama 18 bulan.

3. Mali 2021

Tahun 2021 menjadi saksi bentrokan antara pemimpin kudeta dan presiden sementara Mali. 

Pada 24 Mei 2021, Tentara Mali yang dipimpin oleh Wakil Presiden Assimi Gota menangkap Presiden Bah N'daw dan beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Gota kemudian mengangkat dirinya menjadi presiden.

4. Chad 2021

Setelah kematian Presiden Idriss Deby dalam pertempuran, militer mengambil alih kekuasaan dan membubarkan parlemen. 

Padahal dalam hukum negara itu, ketua parlemen seharusnya yang menjadi presiden. Namun dewan militer turun tangan dan membubarkan parlemen demi menjamin stabilitas.

Putra Deby, Jenderal Mahamat Idriss Deby, diangkat sebagai presiden sementara dengan misi mengawasi transisi menuju pemilu dalam 18 bulan.

Pengalihan kekuasaan yang tidak konstitusional itu sempat memicu kerusuhan di ibu kota N'Djamena. Meski demikian, hal itu berhasil diredakan oleh militer.

5. Tunisia 2021

Pada 25 Juli 2021, Presiden Tunisia Kais Saied menggulingkan pemerintahan Hichem Mechichi dan membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat.

6. Guinea 2021

Militer menawan Presiden Guinea, Alpha Condé, pada 5 September 2021, dan Kolonel Mamady Doumbouya mengumumkan pembubaran pemerintahan serta konstitusi. Doumbouya mengambil alih sebagai presiden sementara dengan janji transisi menuju pemilu demokratis dalam tiga tahun.

7. Sudan 2021

Pada 25 Oktober 2021, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan militer Sudan melancarkan kudeta yang menahan sejumlah pejabat tinggi pemerintah.

8. Burkina Faso 2022

Pada Januari 2022, Burkina Faso mengalami kudeta yang menggulingkan Presiden Roch Marc Christian Kaboré. Dia dinilai gagal membendung kekerasan yang dilakukan oleh militan Islam.

Kursi kepeminpinan lalu diduduki oleh Presiden sementara Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Namun, pada September tahun yang sama, negara ini kembali mengalami kudeta yang menggulingkan presiden sementara yang telah ditunjuk sebelumnya.

Kapten Ibrahim Traoré lalu mengambil alih komando pemerintahan hingga saat ini.

9. Niger 2023

Pada Juli 2023, pengawal presiden Republik Niger menahan Presiden Mohamed Bazoum dan memimpin junta militer baru di tengah kondisi keamanan yang memburuk.

Alasan kudeta ini diebutkan demi mengakhiri situasi keamanan dan pemerintahan yang buruk.

Tak berselang lama, Komandan pengawal presiden, Jenderal Abdourahamane Tchiani mengambil alih kendali junta militer baru.

10. Gabon 2023

Pada 30 Agustus 2023, Gabon menjadi negara terbaru yang mengalami kudeta. Beberapa perwira senior militer mengambil alih kekuasaan hanya beberapa menit setelah pengumuman kemenangan petahana Ali Bongo dalam pemilihan presiden. 

Bongo dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan.

Dengan berbagai aksi kudeta yang terjadi di Afrika Barat dan Tengah, kawasan ini dihadapkan pada tantangan besar dalam mencapai stabilitas politik dan transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Diperlukan usaha bersama antara pihak internal dan eksternal untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan di negara-negara yang terkena dampak.

TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS