PARBOABOA, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan tenaga pendidik, baik aparatur sipil negara (ASN) ataupun honorer akan tetap mendapatkan tunjangan profesi tahun 2023. Namun, jumlah yang akan diberikan pemerintah belum dapat dipastikan.
"Tunjangan profesi guru baik PNS dan non PNS akan tetap disediakan. Sasarannya 556,9 ribu guru non ASN yang mendapatkan tunjangan profesi guru," ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/8).
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah sepakat bahwa anggaran pendidikan tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari semula Rp 574,9 triliun menjadi Rp 608,3 triliun, di mana anggaran itu terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp 233,9 triliun, melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 305 triliun, dan melalui pembiayaan Rp 69,5 triliun.
Adapun anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 233,9 triliun akan diperuntukkan kepada 20,1 juta siswa yang mendapatkan beasiswa, 976,8 ribu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Tunjangan profesi guru non PNS atau honorer sebanyak 556,9 ribu.
Pemerintah juga akan tetap melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Transfer ke Daerah (TKD), di mana jumlah anggarannya mencapai Rp 305 triliun.
"TKD Rp305 triliun dari pendidikan untuk membiayai operasional sekolah 44,2 juta siswa dan BOS PAUD untuk 6,1 juta peserta didik," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, arah kebijakan anggaran pendidikan yang akan digelontorkan pemerintah tahun depan, untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan.
Selain itu, anggaran pendidikan pada 2023 akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas penunjang kegiatan pendidikan, terutama untuk daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Arah kebijakan pendidikan 2023 juga diperuntukkan untuk penguatan link and match dengan pasar kerja, Serta pemerataan kualitas pendidikan dan penguatan kualitas layanan PAUD.
Editor: -
