Ada Bakal Calon DPD RI Eks Narapidana Tak Penuhi Syarat, Pengamat: Mesti Digagalkan

PARBOABOA, Jakarta – Pemilihan umum 2024 akan digelar sebentar lagi. Meskipun begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menemukan adanya satu bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang merupakan mantan narapidana dan tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pada Sabtu (4/11/2023) menyampaikan, orang tersebut belum memenuhi masa jeda lima tahun sehingga tidak memenuhi syarat.

Hasyim menyampaikan, seseorang yang pernah terkena kasus pidana sebenarnya masih dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, dengan syarat tertentu.

Salah satu syaratnya yakni telah menyelesaikan masa hukuman pidananya dan telah bebas murni selama minimal lima tahun.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 11 Ayat (2), disebutkan bahwa bakal calon legislatif diharuskan telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal selesai menjalani hukumannya.

Kendati demikian, masih ada bakal calon DPD RI yang belum memenuhi syarat tersebut dan berniat maju ke kontestasi pemilu legislatif tersebut.

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Massa Djafar, mengatakan bahwa calon tersebut tidak layak mengikut kontestasi pemilihan karena bisa menjadi preseden buruk dan pembenaran mantan narapidana dalam proses pemilihan.

“Nanti bisa jadi preseden buruk dan pembenaran eks narapidana serta tidak memberikan efek jera kepada pelaku kriminal, korupsi dan tindakan pelanggaran hukum lainnya,” jelas Djafar kepada PARBOABOA pada Senin (6/11/2023).

Senada dengan Djaffar, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyebut calon DPD yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak boleh mengikuti kontestasi pemilu.

“Itu seharusnya jadi tugas KPU untuk memverifikasi semua. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ya mesti digagalkan,” tegas Ujang.

Ujang juga menyampaikan bahwa KPU harus teguh menjalankan dan melaksanakan perintah undang-undang agar semuanya berjalan dengan asas keadilan.

Sebelumnya, pada 27 Agustus 2023, KPU resmi merilis daftar mantan terpidana yang akan mendaftar anggota DPR dan DPD RI. Totalnya ada 15 calon DPD dan 52 bakal calon DPR yang pernah terjerat kasus pidana.