PARBOABOA, Jakarta- Di tengah optimisme masyarakat akan kemajuan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membuat langkah besar untuk Indonesia.
Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, mereka bersepakat untuk mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), melanjutkan upaya pembangunan yang dirintis oleh pemerintahan Jokowi.
Prabowo-Gibran ingin memastikan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan kawasan industri tetap berjalan, demi menciptakan konektivitas yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Selain itu, perhatian pada penyelesaian jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera juga menjadi target prioritas.
Meski telah terbangun lebih dari 2.500 km hingga akhir 2023, kenyataannya hingga saat ini, masih ada ruas yang membutuhkan percepatan untuk penyelesaiannya.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, penyelesaian ini penting untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan akses pasar antarwilayah.
Dengan konektivitas yang baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin optimal.
Selain jalan tol, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi target utama.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021, KEK diharapkan mampu menarik investasi lebih besar dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kehadiran KEK diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini belum tergarap secara maksimal, memberikan peluang bagi daerah-daerah potensial untuk berkembang lebih cepat.
Namun, di balik ambisi besar ini, pelaksanaan PSN diharuskan mengikuti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, demi menghindari konflik lahan dengan masyarakat.
Bahkan Prabowo berkomitmen, pembangunan yang mereka dorong bukan hanya soal fisik infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan keadilan bagi masyarakat yang terdampak proyek.
Artinya, mekanisme pembebasan lahan seperti dalam Laporan Khusus Parboaboa, tentang "Aroma Janggal Pembebasan Lahan PIK 2" Senin (7/10/2024) diharapkan tidak terulang kembali.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan 96 proyek yang ada, di mana 16 proyek baru disetujui untuk 2024, sementara sisanya adalah lanjutan dari periode sebelumnya.
Susiwijono Moegiarso, Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, menyatakan bahwa evaluasi terhadap seluruh proyek ini sudah dilakukan pada pertengahan 2024.
Evaluasi ini mencakup perizinan, pengadaan lahan, hingga tahap konstruksi, dengan tujuan memastikan proyek benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
Menurutnya, evaluasi ini tidak hanya formalitas. Pemerintah ingin menghindari proyek yang membebani negara dan lebih memilih proyek yang memberikan dampak nyata.
Sehingga, proyek-proyek yang tidak memenuhi kriteria, pemerintah siap mengeluarkannya dari daftar PSN.
Dari total 233 PSN yang ada, ditargetkan 41 proyek selesai pada 2024 dengan nilai investasi mencapai Rp 500,07 triliun, termasuk proyek besar seperti Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan senilai Rp 155 triliun.
Adapun transparansi dalam pelaksanaan PSN dijaga melalui pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Langkah ini diambil agar proyek-proyek tersebut tidak mangkrak seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2022 yang menjadi panduan bagi pelaksanaan PSN, harus dipastikan setiap proyek tetap mempertimbangkan masyarakat terdampak, terutama dalam pengelolaan lahan.
Dengan kebijakan yang jelas dan pengawasan ketat, Prabowo dan Gibran bertekad melanjutkan pembangunan yang lebih merata.
Masyarakat pun berharap agar akses yang terbuka dan lapangan kerja yang meningkat benar-benar terwujud.
Namun, kesuksesan PSN kedepan juga, akan sangat bergantung pada hasil evaluasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Editor: Norben Syukur
