Silang Pendapat Pernyataan Menteri Jokowi, Pakar: Cerminan Beda Visi, Ambisi dan Kepentingan

PARBOABOA, Jakarta - Silang pendapat antarmenteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ruang publik semakin sering terdengar.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, terjadi silang pendapat soal bantuan sosial untuk korban judi online antara Menko PMK, Muhadjir Effendy-Menteri Sosial, Tri Rismaharini dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kemudian soal mengecilnya anggaran kementerian yang disuarakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia-Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno-Sri  Mulyani.

Kondisi tersebut dinilai sejumlah kalangan bukan seadar perbedaan pendapat biasa.

Seperti yang disampaikan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, fenomena ini mencerminkan perbedaan visi, kepentingan politik dan ambisi pribadi menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi.

Achmad menilai, kondisi seperti ini bisa menciptakan instabilitas dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan. 

"Pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi," katanya kepada PARBOABOA, Jumat (21/6/2024).

Selain itu, silang pendapat juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, mengganggu implementasi program strategis dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi. 

Dampak lainnya yaitu mengurangi kepercayaan investor dan publik terhadap pemerintah serta menghambat kestabilan pertumbuhan ekonomi.

"Seharusnya para menteri memperkuat fokus dan prioritas mereka memaksimalkan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi," ungkap Achmad.

Soliditas kabinet menjadi kunci mencapai hasil-hasil yang diharapkan dalam pemerintahan, karena tanpa kepemimpinan dan koordinasi yang kuat, target-target prioritas yang ingin dicapai akan sulit terwujud, imbuh Achmad.

Berikut sederet silang pendapat pernyataan sejumlah menteri Jokowi:

Bahlil-Sri Mulyani

Silang pendapat antara Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia bermula saat anggaran kementeriannya di 2025 turun drastis. 

Padahal Bahlil mengklaim target investasi naik tinggi, dari Rp1.650 triliun menjadi Rp1.850 triliun.

Di 2025, kementerian yang dipimpin Bahlil hanya mendapat Rp681 miliar dari Rp1,22 triliun di 2024. 

Oleh karenanya, Bahlil kemudian mengadu ke DPR dan meminta anggota legislatif itu memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

Alasannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat Kemenkeu dan Bappenas tidak sejalan dengan anggaran yang diberikan.

Sandiaga Uno-Sri Mulyani

Tak hanya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengeluhkan kecilnya anggaran kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga sempat menyindir bendahara negara itu. 

Ia mengatakan, prestasi pariwisata Indonesia berhasil didapat hanya dengan menggunakan anggaran yang kecil dan terus dipangkas menteri keuangan.

Diketahui, peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index naik dari 32 ke 22. 

Muhadjir dan Risma-Airlangga

Silang pendapat terbaru datang dari wacana soal pemberian bantuan sosial untuk korban judi online yang disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang disetujui Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Risma menyatakan siap memberikan korban judi online ini bansos, jika memang datanya siap dan masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak menyiapkan anggaran bansos untuk korban judi online.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, anggaran bansos korban judol juga tidak ada dalam APBN 2024.