Soal Tak Undang Presiden Jokowi ke Rakernas, PDIP Dinilai dalam Posisi Dilematis

PARBOABOA, Jakarta - Tutup buku, demikian sebutan yang tepat untuk melukiskan hubungan Jokowi dan PDIP saat ini.

Hal ini terkonfirmasi ketika PDIP tak lagi mengundang Jokowi ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

Rakernas V PDIP sudah dibuka secara resmi pada Jumat (24/05/2024) sore.

Kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak 24 hingga 26 Mei, bertempat di International Beach Stadium Ancol, Jakarta Utara.

PDIP mengusung tema, "Satyam Eva Jayate" dengan agenda utama pembahasan terkait kerja kepartaian dan sikap terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menerangkan bahwa yang diundang dalam Rakernas ke-V hanya mereka yang menjaga demokrasi dan mau menegakkan hukum.

Hasto menjelaskan, Rakernas diselenggarakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan.

Memori publik pun telah merekam bahwa Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

Menurut Hasto, semua kebrutalan itu terekam kuat dalam memori publik. Hal itu tercermin kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman bahkan budayawan.

Mereka menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, "diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK," jelas Hasto dalam rilis yang diterima PARBOABOA, Jumat (24/05/2024).

Selain itu, kata Hasto, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.

Hal itulah, sambungnya, yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V, hanya mereka yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.

"Mereka harus punya komitmen menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menegaskan bahwa pada dasarnya PDIP selalu memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.

Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga punya rekam jejak yang kuat dalam melawan rezim otoriter Orde Baru.

Walau demikian, publik mempertanyakan sikap PDIP yang tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas ini. Pasalnya, sampai hari ini, Jokowi masih ber-KTA sah sebagai kader PDIP.

Jokowi belum dipecat dari PDIP. Selain itu, beberapa kader aktif partai banteng moncong putih ini masih menduduki posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Publik menilai, ada ambiguitas dalam sikap PDIP. Bahkan PDIP dinilai sedang menurunkan kadar oposisinya demi kepentingan politik partai.

Sikap Dilematis PDIP

Menanggapi sikap PDIP tersebut, Founder dan Direktur The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute, Ferdinandus Jehalut, menilai sebenarnya posisi PDIP sekarang agak dilematis.

Pertama, mereka enggan memecat Jokowi karena mereka mengantisipasi Jokowi akan memainkan strategi "playing victim" untuk menyerang balik PDIP jika langkah itu diambil.

Disisi lain, mereka juga mempertimbangkan konsekuensi politik jika mereka memecat Jokowi karena mereka akan dihadapkan pada tuntutan untuk menarik semua menteri mereka dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Ferdi, yang terakhir ini jelas akan sangat merugikan PDIP secara ekonomi dan politik.

Apalagi, kontestasi elektoral Pilkada juga sudah di depan mata, di mana efek keanggotaan dalam kabinet itu niscaya membawa dampak elektoral juga untuk PDIP melalui politik kebijakan di kementerian.

"Meskipun itu tidak secara gamblang ditunjukkan," jelas Ferdi kepada PARBOABOA, Sabtu (25/05/2024).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pernyataan Hasto adalah yang paling realistis diucapkan PDIP saat ini atas kekecewaan PDIP terhadap manuver buruk Jokowi akhir-akhir ini.

Langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai bukan hanya tidak memberikan keuntungan elektoral kepada PDIP melainkan juga menghancurkan tatanan dan institusi demokrasi yang basisnya sudah diletakkan oleh Megawati dan tokoh-tokoh pro demokrasi lainnya pada tahun-tahun awal reformasi.

"Dalam pernyataan Hasto itu kita melihat positioning PDIP sangat jelas. PDIP berdiri bersama kelompok-kelompok pro demokrasi yang menentang siapapun yang menghancurkan demokrasi," jelasnya.

Di situ, ungkap Ferdi, bisa dilihat sikap PDIP tidak menempatkan Jokowi sebagai "musuh" PDIP, melainkan sebagai "musuh" demokrasi.

Dengan demikian, PDIP yakin bahwa posisi mereka akan didukung oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Dalam konteks ini, Jokowi dikonstruksikan oleh PDIP sebagai "musuh" bersama yang harus dilawan.

Walau demikian, lulusan magister UGM ini mengungkapkan pertanyaan kritis yang mungkin sulit diuraikan PDIP secara terbuka saat ini adalah apakah Jokowi sudah melanggar AD dan ART PDIP atau bukan?

Jika ya, kenapa ia tidak dipecat? Ini tentu sulit karena PDIP berhadapan dengan banyak ketegangan ekonomi-politik.

Dalam konteks ini, posisi PDIP memang sangat dilematis. Keputusan atau langkah apa pun yang diambil PDIP jelas akan membawa konsekuensi baik dan buruk.

"Sebab, bagaimanapun Jokowi sendiri punya banyak loyalis dan pengikut," tandasnya.