Guntur Soekarnoputra Soal Jokowi akan Diatur setelah Ganjar-Mahfud Menang, Rugikan PDIP?

PARBOABOA, Jakarta - Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Ketua Dewan Persatuan Alumni  (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Guntur Soekarnoputra. 

Sang putra presiden pertama RI memberikan semacam ultimatum kepada Presiden Jokowi setelah nanti Ganjar-Mahfud memenangi kontestasi pilpres.

Guntur mengungkapkan hal itu kala menghadiri acara sukarelawan capres-cawapres 03 yang ia pimpin, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Ia mengatakan, kelak, jika Ganjar telah mendapatkan hak prerogatif sebagai persiden, Jokowi akan dengan mudah diatur.

"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah," katanya dikutip PARBOABOA dari Youtube Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo.

Guntur dan Jokowi sebelumnya punya hubungan yang baik. Guntur bahkan pernah mengkritik kepemimpinan Megawati di PDIP yang terlalu lama, dan menginginkan Jokowi segera mengambil alih estafef kepemimpinan partai berlambang banteng muncong putih.

Namun, hubungan kedua tokoh renggang ihwal adanya dukungan yang berbeda di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Guntur konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, bahkan ketika PDIP sempat mengusul keponakannya, Puan Maharani.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengambil jalan berbeda mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.  

Capres 03, Ganjar Pranowo membaca pernyataan Guntur Soekarnoputra sebagai sesuatu yang wajar, mengingat tugas seorang presiden dan wakil presiden adalah mengatur rakyatnya.

Ganjar mengatakan, yang dimaksud diatur dan diurus sangat berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab seorang presiden dan wakil presiden. 

Ia mengambil contoh, ketika nanti, dirinya dan Mahfud MD terpilih, tugasnya adalah mengatur semua warga, tak terkeculi pasangan calon yang kalah sekaligus presiden saat ini.

Sementara itu, respons berbeda disampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Wakil Ketua Umum DPP Partai pengusung Prabowo-Gibran ini, Andy Budiman menegaskan, pernyataan Guntur Soekarnoputra memperlihatkan bibit-bibit otoritarianisme.

Lantas, ia menyayangkan pernyataan tersebut karena hanya menunjukkan keangkuhan suatu kelompok untuk mengendalikan kekuasaan semaunya, tanpa peduli pada kaidah-kaidah hukum.

Menurut Andy, apa yang disampaikan oleh Guntur justru bertentangan dengan semangat reformasi dan bersifat provokatif.

Efek untuk PDIP

Pengamat politik, Ahmad Atang membaca pernyataan Guntur Soekarnoputra sebagai bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi.

Guntur, kata Atang mau memberi pesan kepada mantan Wali Kota Solo itu bahwa dengan meninggalkan PDIP dan mendukung calon lain di Pilpres, merupakan bentuk pembakangan politik.

"Oleh karena itu, semua tindakan apapun pasti ada efeknya. Dengan demikian jika PDIP berkuasa di tangan Ganjar Pranowo, maka Jokowi tidak akan aman dari urusan hukum," kata Atang kepada PARBOABOA, Selasa (30/1/2024).

Ketegasan Guntur menurut Ahmad Atang, sebenarnya ingin mengembalikan posisi PDIP secara politik, bahwa siapapun kader PDIP tidak akan kebal hukum apalagi bagi mereka yang berkuasa.

Maka kata Ahmad Atang, "pernyataan ini punya efek elektoral karena PDIP tidak sekedar omong tapi akan melakukan terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan."

Namun demikian, soal hak prerogatif, Atang menegaskan, sekalipun itu merupakan keistimewaan kepala negara di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tetapi tetap ada batasannya.

"Walaupun kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden, dengan hak prerogatifnya, namun hak tersebut tidak dengan mudah digunakan secara paksa." 

Sementara itu pengamat politik, Ujang Komarudin menilai pernyataan Guntur Soekarnoputra berlebihan karena mengejek dan merendahkan Jokowi.

Efeknya nanti kata Ujang, akan dirasakan oleh Guntur maupum PDIP. Jokowi, demikian Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu menjelaskan, akan marah dan bisa saja menghadang PDIP maupun Ganjar-Mahfud agar tidak unggul.

Ujang mengingatkan, di situasi seperti saat ini, masing-masing elit harus menjaga lisan dan berpolitik secara santun untuk menghindari turbulensi politik yang bisa membuat perpecahan.