PARBOBOA, Jakarta - Di tengah tantangan global yang semakin dinamis, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghindari proyek besar tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam rapat kabinet perdana di Istana Negara pada 23 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada program prioritas yang relevan, salah satunya adalah swasembada pangan.
Prabowo menilai bahwa kebutuhan swasembada pangan semakin mendesak untuk menghadapi kemungkinan konflik global yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Perang besar bisa pecah kapan saja. Kita harus memastikan kemampuan memberi makan rakyat kita sendiri,” tegas Prabowo.
Diketahui dalam visi Prabowo, swasembada pangan bukan sekadar target ekonomi, tapi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.
Pengalaman krisis pangan global menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor bisa menjadi ancaman serius.
Menurut data Kementerian Pertanian, pada 2023 Indonesia masih mengimpor sekitar 10% kebutuhan pangan pokok.
Untuk itu, program swasembada diharapkan mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian pangan dalam lima tahun ke depan.
Rencana ini juga selaras dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan negara harus menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat dengan prioritas pada produksi dalam negeri.
Prabowo pun menekankan pentingnya keberlanjutan dan ketepatan setiap kebijakan.
“Pastikan semua program punya kontribusi yang signifikan dan sinergis. Jangan ada proyek mercusuar tanpa manfaat jelas,” tegasnya.
Selain pangan, Prabowo menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik.
Ia meminta kementerian terkait seperti Bappenas, Kementerian Investasi, dan Kementerian ESDM untuk segera merumuskan program hilirisasi guna mempercepat eksekusi kebijakan.
“Ada 26 komoditas vital yang harus dihilirisasi. Semua harus dirumuskan cepat agar kita bisa segera mencari pendanaan,” jelasnya.
Prabowo percaya hilirisasi akan memperkuat ekonomi dan memastikan seluruh komoditas unggulan bisa dinikmati rakyat Indonesia.
Ia mendasari kebijakannya tersebut pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menggarisbawahi pentingnya industrialisasi dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.
Demi mendukung terwujudnya target prioritas ini, Prabowo meminta para bawahannya untuk menekan biaya perjalanan dinas dan mengurangi program seremonial yang tidak relevan.
Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan harus berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Kita harus memberi contoh. Jangan mengada-ada dengan program yang seremonial atau jalan-jalan ke luar negeri,” tambahnya.
Sementara pada saat pelantikan sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyampaikan lima prioritas ekonomi yang harus segera dibenahi.
Salah satu fokus utamanya adalah memerangi kemiskinan. Meski garis kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, Prabowo optimis dengan keberanian dan inovasi, target tersebut bisa dicapai.
Pemimpin yang berani kata Prabowo, akan menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin bisa diatasi.
Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya distribusi subsidi secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia melihat teknologi digital sebagai solusi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dengan teknologi, Prabowo pastikan subsidi harus sampai ke keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Selain swasembada pangan, Prabowo menargetkan kemandirian energi. Ia ingin Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi impor dan memanfaatkan potensi domestik seperti kelapa sawit, singkong, hingga geothermal.
“Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk konflik energi global. Indonesia punya sumber daya energi yang cukup untuk mandiri,” tegasnya.
Dalam masa pemerintahannya hingga 2029, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Setiap kebijakan yang diambil, baik di bidang pangan, energi, maupun hilirisasi, akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Dengan fokus pada swasembada dan hilirisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga menjadi pemain global.
Langkah konkret yang diambil pemerintah Prabowo menandakan era baru kebijakan ekonomi yang lebih mandiri dan berorientasi pada hasil nyata.
Editor: Norben Syukur
