PARBOABOA, Jakarta - Target nol persen angka kemiskinan ekstrem di tanah air menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan pemerintah pada 2024.
Keseriusan pemerintah ditandai dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Inpres ini, secara khusus mendorong seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk memerangi kemiskinan ekstrem.
Dalam semangat pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan, target yang tampaknya mustahil ini, diharapkan dapat segera terealisasi melalui Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran.
Diketahui, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai sekitar angka 25,22 juta orang. Angka ini serupa dengan 9,03 persen dari total populasi nasional pada kondisi Maret 2024.
Faktanya, angka ini memang memperlihatkan penurunan sekitar 680.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan merupakan level terendah dalam dekade terakhir.
Ambang batas kemiskinan nasional pada periode ini ditetapkan sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Angka ini menjadi rujukan dasar untuk menentukan status kemiskinan seseorang.
Di Indonesia, persentasi kemiskinan memiliki perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Untuk wilayah pedesaan terdapat, 11,79 juta orang yang masuk golongan miskin, sementara 7,09 juta orang berada di perkotaan.
Sebagian besar angka kemiskin menyebar di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan jumlah masing-masing mencapai 52,49 persen dan 22,01 persen dari total penduduk miskin.
Badan Pusat Statistik (BPS) merekam tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun drastis. Sebelumnya tercatat ada di angka 6,18 persen pada 2014 lalu menurun menjadi 0,83 persen pada triwulan pertama tahun 2024.
BPS mengkategorikan rakyat miskin ekstrem disaat pengeluaran seseorang di bawah Rp10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
Pengandaian dengan keluarga yang beranggotakan empat orang, maka total pengeluarannya hanya menyentuh angka Rp 1.288.680 per bulan.
Atas dasar ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan komitmen untuk mendukung penuh upaya yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem.
Gotong-royong
Langkah dan komitmen pemerintah Prabowo-Gibran mengentas kemiskinan dengan target mencapai nol persen kemiskinan hingga 2030 mendapat apresiasi.
Apresiasi ini disampaikan oleh Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Filep mengakui sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan.
Apalagi katanya di 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem, “wilayah itu ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua,” jelasnya seperti dikutip dari dpd.go.id, Senin, (11/11/2024).
Ia pun berharap dengan langkah ini, keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua masyarakat khususnya di wilayah Timur Indonesia,
Menurut Filep, pihaknya berharap upaya gotong-royong dengan pemerintah, termasuk berbagai lapisan masyarakat dapat dibangun dengan baik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Upaya kolaborasi ini hendaknya dirancang dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah lokal.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah (pemda) dapat memitigasi masalah spesifik secara lengkap dan akurat di wilayahnya.
Keterlibatan masyarakat juga sangat diharapkan kemudian memastikan program-program bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan, demi mencapai hasil yang lebih efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
Ia pun berharap pemerintah dan DPD RI memiliki satu cara pandang sehingga bisa menguraikan masalah ini secara efektif.
Kedua lembaga ini, harapnya, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen,” katanya.
Sementara, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sudjatmiko menegaskan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan upaya percepatan untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya, melalui program makan bergizi gratis.
Budiman mejelaskan, pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini, “dalam rangka anti-poverty mainstreaming atau poverty alleviation mainstreaming, pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dari setiap program-program pemerintah," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Faktanya, kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini, membutuhkan penanganan ekstra.
Pendekatan dan program khusus yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan lokal kini jadi prioritas.
Misalnya, pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan, dan akses layanan kesehatan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program dapat berdampak langsung dan efektif bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Budiman juga mengatakan, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Seperti terkait Permodalan Nasional Madani (PNM) agar memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pada warga miskin untuk memasok bahan program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo, ungkap Budiman, dengan tegas meminta agar kemiskinan tidak hanya ditangani, tetapi dihapuskan secara total.
Budiman memaparkan, program kerja BPPK, pasti menekankan pada pemberdayaan daripada sekadar pemberian bantuan sosial.
Hal ini mencakup pembangunan yang inklusif, mulai dari sektor industri hingga kebijakan investasi.
Diantaranya, program beras untuk keluarga miskin (raskin), yang kini bukan hanya sekadar memberikan beras kepada orang miskin, tetapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin,
Bantuan sosial (bansos), sejatinya, akan tetap ada sebagai bagian dari janji kampanye Prabowo dan Gibran yang harus direalisasikan.
Bantuan tersebut akan dilanjutkan dan bahkan ditambah dengan program khusus berupa kartu untuk lansia.
Presiden Prabowo mendorong pembentukan ekosistem kewirausahaan sosial, “termasuk pelatihan teknologi, upskilling, dan reskilling,” katanya.
Faktor Penyebab
Kemiskinan ekstrim sangat dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satunya adalah rendahnya pendidikan.
Di Indonesia, kondisinya masih banyak kepala rumah tangga yang tidak memiliki pendidikan formal yang memadai.
Akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih masih kurang, serta banyak rumah tangga tidak memiliki jaminan sosial, menjadi bagian masalah serius selama ini.
Keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan yang rendah juga turut berkontribusi memperparah keadaan ini.
Sementara absenya gender dan keberadaan penyandang disabilitas dalam rumah tangga memperburuk situasi kemiskinan.
Karena itu, langkah strategis dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini harus menyasar berbagai aspek secara terintegrasi.
Pertama, peningkatan pendidikan berkualitas. Memastikan dan terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Kedua, pelatihan keterampilan. Penyediaan balai dan program pelatihan kerja yang relevan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ketiga, akses kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas terus ditingkatkan.
Kempat, peningkatan program jaminan sosial. Meningkatkan program perlindungan sosial untuk mendukung masyarakat rentan.
Kelima,pengembangan ekonomi lokal termasuk pengembangan UMKM.
Mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) saat ini, menjadi salah satu langkah yang harus ditempuh sehingga pergerakan ekonomi masyarakat dari lokal hingga nasional bisa merata.
Kelima, peningkatan infrastruktur dasar. Membangun infrastruktur seperti sanitasi dan akses air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup.
