Kemlu Buka Suara Soal WNI Pascaserangan di Yaman

PARBOABOA, Jakarta - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan aman atau selamat dari dampak serangan di Yaman, khususnya wilayah Houthi.

Seperti diketahui bahwa serangan oleh pasukan Amerika Serikat (AS), Inggris dengan beberapa negara lainnya, terhadapwilayah Houthi yang antara lain Sanaa, Hudaidah, Dhammar, Sa'da Hajjah, dan Taiz, pada Jumat (12/1/2024).

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Muscat terus mengikuti perkembangan situasi keamanan saat ini.

“Hingga saat ini, tidak ada WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam serangan dimaksud,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang PARBOABOA terima.

Tercatat 47 WNI berdomisili di sejumlah wilayah yang terdampak serangan Amerika Serikat. Lebih rinci, yaitu di Sanaa sebanyak 15 orang, Hudaidah sebanyak 19 orang, dan Dhammar sebanyak 13 orang.

“Berdasarkan komunikasi dengan para WNI tersebut, mereka dalam keadaan baik dan Yaman,” paparnya.

Hingga kini KBRI terus berkoordinasi dengan otoritas setempat, sekaligus berkomunikasi dengan komunitas Indonesia demi memonitor kondisi dan keselamatan para WNI.

Sementara itu berdasarkan data lapor diri, sebanyak 4.866 WNI berdomisili di Yaman, mayoritas yaitu mahasiswa di Wilayah Tarim Hadhramaut.

“KBRI Muscat telah mempersiapkan rencana kontingensi jika terjadi eskalasi lebih lanjut,” paparnya.

Telah Diperingati Sejak November 2023

Pada 2 November 2023, KBRI Muscat sempat menyampaikan imbauan kepada WNI di Yaman khususnya di Wilayah Sanaa dan sekitarnya demi meningkatkan kewaspadaan.

Sekaligus juga mengimbau dapat berpindah sementara waktu ke Yaman selatan yang dianggap lebih aman.

Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden, mengkonfirmasi menyatakan bahwa serangan yang terjadi merupakan responsnya terhadap serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial internasional.

Termasuk kata Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, yang menekankan bahwa serangan ini juga telah mendapatkan dukungan dari beberapa negara sekutu.

Houthi di Laut Merah, telah menyebabkan perusahaan pelayaran mengubah rute kapal-kapal asing sehingga meningkatkan biaya operasional mereka.

Kemudian, AS membentuk 10 negara untuk berkoalisi demi mengamankan Laut Merah.

Adapun pada Rabu (11/1/2024), PBB sempat mengeluarkan resolusi yang mendesak Houthi menghentikan semua serangan di Laut Merah.  Hal itu demi menjaga perdagangan global dan hak navigasi, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan regional.

Sementara iu pemimpin Houthi, Mohamed Ali Al Houthi, merespons hal itu dengan menganggapnya sebagai ‘permainan politis’.  Mereka menekankan bahwa apa yang dilakukan Houthi merupakan pertahanan yang sah.