Rakernas V PDIP: Bangun Strategi dan Sikap Politik untuk Demokrasi yang Sehat

PARBOABOA, Jakarta - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibuka secara resmi pada Jumat (24/05/2024) sore. 

Rakernas tersebut akan diadakan selama tiga hari, terhitung sejak 24 hingga 26 Mei bertempat di International Beach Stadium Ancol, Jakarta Utara.

Di bawah tema 'Satyam Eva Jayate', PDIP berencana membahas berbagai poin penting terkait kerja kepartaian dan sikap terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan. 

Berbeda dengan beberapa Rakernas sebelumnya, Rakernas kali ini menjadi momen bersejarah karena tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang semula diusung oleh PDIP selama dua periode kepemimpinan. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan pentingnya integritas anggota partai dalam menjunjung visi-misi bersama. 

Baginya, jika ada di antara anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, etika dan moral, maka dia bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. 

Lebih lanjut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya menekankan keberanian dan konsistensi untuk terus maju di tengah berbagai intimidasi dan kecurangan pemilu 2024.

Putri Mantan Presiden Soekarno itu juga menyinggung pentingnya penghayatan terhadap semangat reformasi yang lahir sebagai koreksi terhadap watak otoriter pemerintah.

Dalam proses tersebut, sambungnya, partai politik, media, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jujur dan adil harus menjadi kunci dari ekosistem demokrasi.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, Rakernas V akan membahas tiga poin kunci. 

Poin pertama, ungkap Basrah adalah evaluasi soal kinerja kerja partai selama lima tahun terakhir sejak Kongres 2019. 

Rakernas juga akan mempersiapkan Kongres yang rencananya akan digelar pada 2025 mendatang sambil menyesuaikan dinamika politik nasional, termasuk Pilkada 2024. 

Kongres ini nantinya akan menentukan struktur kepengurusan pusat hingga pemilihan ketua umum dalam internal PDIP.

"Kita akan mengevaluasi kinerja partai berdasarkan parameter keputusan-keputusan Kongres ke-5 tahun 2019 yang lalu," jelas Basarah, Jumat (24/05/2024).

Lebih lanjut, poin kedua fokus membahas strategi pemenangan Pilkada yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang. 

Seperti diketahui, PDIP secara internal sedang menggodok dan menentukan nama-nama kader yang layak untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024.

Partai berlogo Banteng Moncong Putih itu disinyalir memiliki misi ambisius untuk meraup kemenangan total dalam Pilkada agar bisa tampil sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah.  

Terakhir, poin ketiga berisi pembahasan terkait sikap politik partai selama lima tahun ke depan, termasuk sikap terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih.

"Kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional Bangsa Indonesia lima tahun ke depan, dikaitkan dengan situasi politik global," tambah Basarah.

Hal serupa dipertegas oleh pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa PDIP akan mencermati secara saksama kerja pemerintah lima tahun ke depan.

Baginya, sikap PDIP selaku partai akan selalu terarah pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Cara tersebut dibuat demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Ia optimis, selama PDIP membuka diri untuk mendengarkan keluhan masyarakat akar rumput dan terlibat untuk menegakkan demokrasi, maka kebaikan bersama akan terwujud. 

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut, kata-kata Megawati telah mewakili ketegasan sikap PDIP sebagai oposisi. 

Ia menyinggung penggunaan sejumlah frasa seperti 'PDI-P tahan banting', 'takut atau tidak?', 'berani apa tidak?' dalam pidato Megawati sebagai sinyalemen oposisi.

"Itu merupakan indikasi kalau PDIP akan ambil sikap oposisi di hadapan pemerintah Prabowo-Gibran," ungkap Umam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/05/2024).

Selain itu, Umam menilai Megawati juga menyerukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang melahirkan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah Jokowi, dalam pembacaan Megawati telah memproduksi pelanggaran terhadap hukum, demokrasi, politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Hampir pasti, dengan kritik-kritik yang disampaikan itu, maka PDIP akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah yang baru," tambahnya.

Publik sedang menanti sikap politik yang dimainkan Megawati dan PDIP sebagai hasil rekomendasi Rakernas V. 

Gaung 'Satyam Eva Jayate' akan menentukan sejauh mana kebenaran akan menang dan mengalahkan semua kepicikan di bumi Indonesia.