PARBOABOA, Jakarta - Pupuk subsidi telah lama menjadi salah satu isu penting dalam sektor pertanian Indonesia.
Meski pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung petani, termasuk pupuk subsidi, namun pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas kebijakan ini masih terus muncul.
Bertolak dari fakta itu, saat ini, langkah-langkah konkret mulai diambil untuk mengatasi persoalan yang telah lama tidak terurai ini.
Pendekatan baru dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman membawa harapan baru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan pada 2028-2029, Kementerian Pertanian semakin memperkuat upaya perbaikan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Menteri Amran, melalui Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang diluncurkan pada, Rabu (6/11/ 2024), mengundang para Kepala Desa (Kades) dari seluruh Indonesia.
Mereka diharapkan mampu mengevaluasi serta merumuskan solusi distribusi pupuk subsidi secara bersama.
Dalam sambutannya, Amran mengingatkan para Kades untuk sepenuh hati mendukung upaya ini sebagai prioritas utama pemerintah.
Pupuk subsidi memainkan peran penting dalam menjaga biaya produksi tetap terjangkau bagi petani.
Subsidi ini mencegah petani terbebani harga pupuk yang tinggi, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Sayangnya, tantangan besar muncul dari distribusi yang tidak tepat sasaran. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, sekitar 30% pupuk subsidi tidak sampai ke pihak yang berhak, melainkan jatuh ke tangan pengusaha besar atau tengkulak.
Anggaran negara pun menjadi boros, mengurangi alokasi untuk program lain yang lebih mendesak.
Selain distribusi, kualitas pupuk subsidi juga menjadi perhatian. Pupuk kimia yang disubsidi seringkali tidak memenuhi standar optimal bagi pertanian, membuat hasil panen petani tetap tidak maksimal.
Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas pertanian, sementara kebutuhan pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Pada hal, dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah Indonesia sebelumnya, sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk memperbaiki sistem distribusi dan penggunaan pupuk subsidi.
Salah satu dasar hukum utama yang mengatur distribusi pupuk subsidi adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2021 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Peraturan ini mengatur mekanisme distribusi yang lebih transparan, serta penetapan jumlah dan jenis pupuk yang disubsidi.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan Kartu Tani, sebuah program yang memungkinkan petani yang terdaftar untuk membeli pupuk subsidi dengan harga lebih murah di kios-kios resmi.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk subsidi sampai kepada petani yang membutuhkan, bukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Meskipun demikian, implementasi Kartu Tani juga tidak sepenuhnya mulus, dengan masih banyak petani yang belum mendapatkan akses yang memadai, baik karena masalah data yang tidak terintegrasi dengan baik maupun keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.
Sementara itu, pemerintah juga mendukung program pupuk organik sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Program ini semakin relevan mengingat dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan dan kesehatan.
Pupuk organik, yang lebih ramah lingkungan, juga diharapkan dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Beberapa daerah telah mulai mengembangkan program pertanian berkelanjutan ini, meskipun masih perlu waktu dan kesabaran untuk memperluas penerapannya.
Swasembada Pangan
Target swasembada pangan 2028-2029 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menuntut seluruh sektor untuk bekerja bersama.
peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para Kepala Desa dan masyarakat desa untuk mendukung upaya besar ini.
Salah satu fokus utama dari gerakan ini adalah mengoptimalkan penggunaan pupuk subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki distribusi, serta mengedukasi petani tentang pentingnya pemilihan pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah dan jenis tanaman.
Gerakan ini tidak hanya tentang distribusi pupuk, tetapi juga peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan nasional.
Amran menegaskan, pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.
"Tidak boleh ada desa yang tidak mendapatkan pupuk subsidi dengan benar. Kades harus terlibat aktif dalam memastikan program ini berjalan dengan baik di wilayah masing-masing," tegas Amran dalam kesempatan tersebut.
Selain itu, dengan didorongnya pertanian berbasis teknologi, seperti agronomi presisi dan penggunaan alat-alat pertanian modern, diharapkan hasil yang diperoleh petani akan semakin optimal.
Teknologi yang diterapkan dapat membantu petani untuk mengatur penggunaan pupuk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga ke depannya Indonesia tidak hanya bisa mencapai swasembada pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Meskipun ada banyak tantangan dalam menyelesaikan permasalahan pupuk subsidi di Indonesia, langkah-langkah yang kini diambil pemerintah memberikan angin segar.
Langkah konkret yang melibatkan sinergi antara pemerintah, Kepala Desa, dan masyarakat luas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik.
Selain itu, dengan keberlanjutan reformasi distribusi pupuk subsidi dan pemanfaatan teknologi pertanian, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.
Editor: Norben Syukur
