PARBOABOA, Jakarta - Berbagai keterlambatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur mengindikasikan kurangnya perencanaan dan eksekusi yang tepat waktu.
Misalnya saja infrastruktur listrik dan air yang masih belum siap, termasuk proses distribusinya.
Kondisi tersebut juga membuat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN mulai Juli 2024 pun ditunda.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menilai, penundaan itu menunjukkan bahwa proyek IKN memang problematik dan menghadapi banyak tantangan sejak awal.
Belum lagi anggapan bahwa proyek ini sering kali terkesan sebagai proyek ambisius personal Presiden Jokowi, namun tidak realistis dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Bahkan belakangan, Presiden terkesan mengalihkan perhatian atau menggeser tanggung jawab dengan menyoroti masalah teknis.
Padahal, menurut akademisi Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Jakarta ini, pemimpin yang efektif seharusnya mengajarkan pentingnya perencanaan matang, transparansi dan akuntabilitas.
"Presiden Jokowi yang sebelumnya sangat antusias dengan proyek ini, saat ini menunjukkan sikap lebih hati-hati. Padahal sebagai pemimpin tertinggi, ia memiliki tanggung jawab utama terhadap IKN," kata Achmad kepada PARBOABOA, Kamis (11/7/2024).
Menurutnya, konstitusi Undang-Undang Dasar mendesain posisi kepresidenan di Indonesia sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap jalannya proyek-proyek nasional. Termasuk dalam pengambilan keputusan strategis dan proyek-proyek besar seperti IKN.
Oleh karenanya, meskipun dihadapkan dengan masalah teknis yang belum terselesaikan, tanggung jawab utama tetap ada di tangan Presiden.
"Mengalihkan tanggung jawab hanya akan memperpanjang masalah dan menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang efektif," kata Achmad.
Sejumlah rekam jejak antusias Presiden Jokowi soal IKN tergambar jelas beberapa waktu lalu.
Mulai dari rencana perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, pemindahan ASN dan seringnya ia dan menteri di kabinetnya berkemah di sana.
Achmad menambahkan, perayaan HUT ke-79 di IKN akan menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek IKN.
"Komunitas bisnis dan investor tentunya akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN Nusantara," imbuh dia.
Diketahui, pada Juni 2024 lalu, Presiden Jokowi sempat optimistis bisa berkantor di IKN Nusantara pada Juli 2024.
Ia bahkan sesumbar bahwa pembangunan di IKN telah mencapai 80 persen. Hanya tinggal menunggu beberapa tambahan soal interior, eksterior dan sambungan air bersih.
Menurut Jokowi, sambungan air ke IKN akan semakin mudah seiring diresmikannya Bendungan Sepaku Semoi.
Namun, hingga 11 Juli 2024, kepala negara tak kunjung berkantor di sana. Ia menyebut sarana dan prasarana seperti air dan listrik di IKN belum siap.
Terbaru, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan kementeriannya akan melakukan distribusi air di IKN mulai 15 Juli dan ia baru akan memeriksa distribusi tersebut pada 18 Juli 2024.
Untuk listrik, Basuki menambahkan dirinya telah mendapat laporan dari PLN bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bertenaga 10 megawatt sudah siap di IKN.
Selain dua infrastruktur itu, Menteri Basuki juga menargetkan semua prasarana untuk kesiapan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang akan siap bulan ini.
Sementara itu, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Kementerian PUPR, menyatakan pembangunan ibu kota negara tidak hanya untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi menyebut, pelaksanaan 17 Agustus hanya satu milestone atau tonggak pencapaian saja.
"Membangun ibu kota baru membutuhkan waktu dan proses bertahap," katanya saat konferensi pers virtual yang dipantau PARBOABOA, Kamis (11/7/2024).
Pemerintah sebelumnya menyebut akan melaksanakan upacara 17 Agustus di dua tempat, IKN Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta.
Editor: Kurniati
