Dilema Penurunan Stunting di Era Jokowi: Target Ambisius yang Sulit Dicapai

PARBOABOA, Jakarta - Upaya penurunan angka stunting atau kekurangan gizi pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menghadapi tantangan besar. 

Jokowi sebelumnya menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen sebelum akhir masa jabatannya. 

Namun, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen, hanya turun sedikit dari 21,6 persen pada 2022.

Jokowi mengakui target yang dipasangnya sangat ambisius, namun ia tetap optimis dengan upaya pemerintah untuk mencapainya. 

“Kita memiliki target yang ambisius dari 37 persen di awal masa jabatan, melompat ke 14 persen,” ujar Jokowi di Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024). 

Ia meminta seluruh jajarannya untuk bekerja keras mencapai target tersebut sebelum mengakhiri masa jabatan mereka.

Menurut Wasekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Narila Mutia Nasir, target ini tidak realistis mengingat tenggat waktu kepemimpinan Jokowi. 

“Implementasi di lapangan banyak ragamnya, sering kali tidak sesuai harapan,” ujar Narila dalam sebuah keterangan, Selasa (11/06/2024). 

Meski demikian, visi penurunan stunting selama pemerintahan Jokowi patut diapresiasi. 

Dalam skala nasional, angka stunting di Indonesia dinilai turun lebih dari 10 persen sejak kepemimpinan ayah Gibran Rakabuming Raka itu. 

Namun, target ambisius Jokowi menunjukkan bahwa program pengentasan stunting belum terlaksana secara efektif. 

Seperti diketahui, penurunan prevalensi stunting adalah salah satu program prioritas dengan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun. 

Pada 2023, anggaran untuk penanganan stunting mencapai Rp30 triliun dan melibatkan 17 kementerian/lembaga, termasuk sektor swasta.

“Menurunkan stunting butuh intervensi komprehensif, fokusnya harus pada pencegahan,” kata Narila. 

Pekerjaan Rumah yang Sulit

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada kecerdasan anak dan daya tahan tubuh, serta berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi. 

Bank Dunia memperkirakan negara dengan prevalensi stunting tinggi dapat kehilangan 2-3 persen dari PDB setiap tahun.

Penanganan stunting, menurut Narila, perlu menyentuh akar masalah secara holistik, termasuk perbaikan status ekonomi, pendidikan, dan pola asuh.

Bagi Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Pembangunan manusia Indonesia seharusnya menjadi fokus utama, bukan hanya infrastruktur fisik.

Peneliti dari Global Health Security Griffith University, Dicky Budiman, menilai capaian stunting Jokowi sudah cukup baik, meski laju penurunannya melambat. 

"Ini perlu menjadi pelajaran penting bahwa upaya pembangunan manusia, termasuk penanggulangan stunting, memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat," ujar Dicky.

Associate Professor Public Health di Monash University Indonesia, Grace Wangge juga berpendapat bahwa target Jokowi terlalu ambisius.

“Masalah stunting multifaktorial dan membutuhkan penanganan komprehensif untuk mencapai penurunan 1 persen saja,” ujar Grace. 

Dia menambahkan, perubahan fokus intervensi di tengah jalan dan penurunan dukungan dana jelas menghambat program pengentasan stunting.

Pemerintah kini sedang melaksanakan program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 di seluruh Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendapatkan data akurat dan memberikan intervensi yang tepat sasar. 

Kunci penanganan stunting, lanjut Muhadjir, adalah kesadaran ibu untuk memantau gizi dan pertumbuhan anak. 

"Ibu harus rutin mengunjungi posyandu untuk memantau perkembangan anak dan segera melapor jika terdapat masalah," jelasnya.

Publik menilai, upaya penurunan stunting di era Jokowi menghadapi tantangan besar.

Meskipun ada sedikit penurunan sejak awal masa jabatannya, target yang sangat ambisius tampak sulit tercapai. 

Keberhasilan program ini tentu membutuhkan kerja keras, intervensi komprehensif, dan kesadaran masyarakat. 

Pemerintah diharapkan terus mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.