PARBOABOA, Simalungun - Guru honorer di Sekolah Dasar (SD) Negeri 091268 Laras, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Yesika Damanik berharap rencana pemerintah mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sekedar wacana.
"Kalau memang benar diangkat menjadi PPPK tentu saja saya akan mau, mudah-mudahan tidak hanya sekedar informasi namun tidak direalisasikan,” katanya kepada Parboaboa, Selasa (18/4/2023).
Selain Yesika, ada 5 lagi pegawai honorer di SD Negeri 091268 Laras Simalungun.
“Di sini kami ada 6 orang honorer, 5 orang honor komite (dana BOS), dan 1 orang honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Dinas di Simalungun,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI tengah mengupayakan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi P3K.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2.360.363 tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh maupun tenaga administrasi, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan-RB.
Termasuk juga tenaga honorer lain seperti tenaga kebersihan atau Office Boy dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga honorer lainnya.
"Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terealisasi paling lama 28 November tahun ini," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Badan Kepagawaian Daerah Simalungun (BKD) Jonni Saragih mengaku belum menerima keputusan apapun dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
“Kita masih menunggu petunjuk dan ketetapan resmi dari pemerintah atasan,” kata Jonni, Selasa (18/04/2023).
Jonni merinci, tenaga honorer di Kabupaten Simalungun saat ini mencapai 4.673 orang, yang terdiri dari guru SD sebanyak 2.140 orang, guru SMP 379 orang, tenaga kesehatan 637 orang.
“Dan honorer dari tenaga teknis lainnya di beberapa OPD sebanyak 1.517 orang," rincinya.
