PARBOABOA, Jakarta - Indonesia pernah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2019 lalu.
Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menjadi salah satu penopang ekonomi domestik ikut ambruk.
Di sisi lain, ketidakpastian yang berkepanjangan memicu sejumlah investasi melemah dan berdampak pada terhentinya usaha.
Tak hanya itu, kondisi ekonomi global yang juga melandai menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara terhenti.
Di tengah situasi krisis yang berkepanjangan, Indonesia bisa kembali bangkit dan pulih, meski harus tertatih-tatih.
Meski demikian, sama seperti banyak negara lainnya, Indonesia harus menghadapi residu yang ditinggalkan oleh pandemi dan situasi geopolitik global yang tak menentu.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, Indonesia telah menerapkan serangkaian strategi yang diinspirasi semangat gotong royong dan kepemimpinan yang kuat untuk keluar dari krisis tersebut.
Strategi pertama, kata Moeldoko, adalah penanganan residu pandemi dengan cermat melalui upaya maksimal pemerintah mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang pasca pandemi.
Kedua, lanjut Moeldoko, yakni penyaluran bantuan sosial yang efisien untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kelaparan.
"Memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi," kata Moeldoko dalam dialog bertajuk ‘Peluncuran Capaian Kinerja 2023’ yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Strategi ketiga, kata dia, adalah menjaga peran sektor koperasi, UMKM, dan korporasi dalam pemulihan ekonomi, dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada bisnis yang gagal akibat krisis.
Moeldoko menjelaskan, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan pandemi, ditambah dengan situasi geopolitik yang rumit, pemerintah melakukan relokasi anggaran dengan bijaksana.
“Relokasi anggaran ini diikuti oleh taktik ‘gas dan rem’. Saat situasi naik kegiatan direm, longgar speed ditambah,” ungkap Moeldoko.
Selepas krisis, Indonesia kini kembali menatap visi Indonesia Maju 2045 yang terpusat pada kesejahteraan rakyat, keadilan di segala aspek kehidupan, dan peningkatan ekonomi.
Menurut Moeldoko, untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menyiapkan lima fondasi utama.
Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana SDM berkualitas dianggap sebagai fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa.
Kedua, kata Moeldoko, adalah pembangunan infrastruktur, yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Ketiga, reformasi birokrasi, yang diharapkan akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui birokrasi yang efektif dan efisien.
Keempat, perbaikan regulasi, yang menurut Moeldoko akan membantu menghindari hambatan regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Fondasi terakhir, kata Moeldoko, adalah transformasi ekonomi, sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi.
"Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau," katanya.
Saat ini, Indonesia telah mencapai status negara upper middle income, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang mengesankan.
Menurut Moeldoko, pencapaian ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara upper middle income pada tanggal 1 Juli 2023, dengan Pendapatan Bruto Nasional (Gross National Income/GNI) per kapita mencapai US$4.580 pada tahun 2022.
Angka ini melampaui batas yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk kategori negara upper middle income, yang adalah US$4.466.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa GNI per kapita Indonesia naik sebesar 9,83 persen, mencapai US$4.580 pada tahun 2022, dibandingkan dengan US$4.170 pada tahun 2021.
Moeldoko merasa optimis dan mengkalaim peningkatan ini sebagai pencapaian yang signifikan.
Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk keluar dari middle income trap pada tahun 2036, suatu tantangan yang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 6 persen per tahun.
Meskipun tantangan ini berat, Indonesia telah merancang berbagai strategi, termasuk pengembangan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan produktivitas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Moeldoko mengakui bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah, terutama mengingat Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti kenaikan inflasi akibat ketidakpastian geopolitik.
Namun, pemerintah tetap optimis bahwa target tersebut dapat dicapai dan siap bekerja keras untuk mewujudkannya.
"Pencapaian ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan juga tugas yang tidak mungkin, karena itu berarti kita memerlukan pertumbuhan konsisten di atas 6 persen setiap tahun dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan kita harus optimis," tegas Moeldoko.
Konektivitas jadi Kunci Utama
Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, pembangunan dan pemerataan jaringan internet menjadi salah satu kunci utama.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyoroti pentingnya konektivitas dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.
Budi Arie Setiadi menyoroti tiga aspek krusial yang perlu diperhatikan, yaitu kapasitas, coverage, dan kualitas jaringan internet.
Di sisi kapasitas, kata dia, Indonesia masih perlu mengejar negara-negara lain, dengan kecepatan internet rata-rata di Indonesia yang masih di angka 22 Mbps.
Sementara itu, dari aspek coverage, penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 78 persen, yang berarti masih ada 22 persen penduduk yang belum memiliki akses internet.
Menurutnya, tantangan konektivitas ini terutama dialami di daerah-daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal), di mana akses internet masih terbatas.
Adapun aspek kualitas internet juga perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah pedesaan, pegunungan, dan kawasan perairan.
“Di kota sudah ok, tetapi di luar masih banyak yang harus dibenahi,” papar Budi dalam forum yang sama.
Peran Indonesia dalam Konteks Global
Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah memasuki tahun ke-9, Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia.
Hal ini ditandai dengan peningkatan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk G20, ASEAN, dan pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, dalam forum yang sama menjelaskan, Indonesia mengalami masa-masa sulit pasca reformasi, tetapi dalam sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan kebangkitan yang luar biasa.
Menurut Iqbal, Indonesia memiliki prinsip yang jelas dalam menjalankan politik luar negerinya, sebagai negara yang selalu hadir membawa solusi untuk dunia.
Jauh sebelumnya, kata Iqbal, ndonesia pernah memimpin dunia melalui inisiatifnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika pertama yang diadakan pada tahun 1955.
Iqbal menjelaskan, "untuk memahami konsep 'back to the map' seperti yang terjadi pada tahun 1955, penting untuk diingat bahwa pada tahun tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga inisiator KTT Asia-Afrika."
Menurut Iqbal, sebelum KTT Asia-Afrika pertama diadakan pada tahun 1955, hanya ada sekitar 35 negara yang merdeka di kawasan.
Namun, setelah penyelenggaraan KTT Asia-Afrika pertama di Indonesia, jumlah negara merdeka bertambah pesat menjadi 102 negara.
Kepemimpinan Indonesia pada masa itu, lanjut Iqbal, berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah negara merdeka di dunia.
Tak hanya itu, Indonesia juga memainkan peran penting sebagai penengah konflik di kawasan.
Indonesia pernah berperan menengahi konflik di Kamboja, dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang jumlahnya sangat besar untuk menyelesaikan konflik internal yang sedang berlangsung.
Selain itu, Indonesia juga mengambil tindakan serupa dalam upaya mendamaikan situasi di Filipina Selatan, membantu dalam proses perundingan antara pemerintah Filipina dan kelompok gerilyawan.
Karena itu, Iqbal meyakini, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin di kawasan dan global di masa depan.
"Kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin dunia," kata Iqbal.
Indonesia, kata Iqbal, berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam dunia internasional dengan visi Indonesia Maju 2045 sebagai tujuannya.
Editor: Andy Tandang
