Kapal Dagang Israel Ditolak Mentah ke Indonesia

PARBOABOA, Jakarta - Rencana kedatangan kapal dagang Israel yang dijadwalkan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Posisi Indonesia yang menentang penjajahan Israel terhadap Palestina pun mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dan menolaknya.

Keputusan ini mendapat dukungan dari mantan Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Sidik, yang menilai bahwa langkah Presiden Jokowi sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan zionis Israel sudah tepat.

"Sikap tersebut, sudah seharusnya ditunjukkan, apalagi pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina, melawan penjajah zionis Israel," ujar Mahfuz dalam keterangan resmi, Selasa (30/1/2024).

Isu ini mencuat setelah akun Instagram @greschinov mengirim surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyoroti rencana kapal Israel berlabuh di Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Surat tersebut ditandatangani oleh Erlangga Greschinov, Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel, pada tanggal 1 Januari 2024.

Greschinov, dari Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel, menegaskan bahwa larangan ini sekaligus menjadi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Gagasan ini bukan baru, Malaysia juga menerapkan larangan serupa.

Akun tersebut, mengusulkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang kapal dagang Israel untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia. Mengingat, Indonesia berada di jalur strategis perdagangan internasional.

Lebih lanjut, dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak sebatas bantuan kemanusiaan. 

Namun, juga di forum internasional, seperti PBB, pemerintah RI menyerukan gencatan senjata dan mencetuskan solusi two-state untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan melakukan 'walk out' di Dewan Keamanan PBB sebagai protes terhadap perwakilan Israel yang membahas konflik Israel-Hamas.

Pesan yang diusung adalah bahwa Indonesia tak akan tinggal diam melihat penderitaan Palestina.

Dalam pandangan pemerintah, perang harus segera dihentikan, Israel harus patuh pada hukum internasional, dan menarik diri dari Gaza. 

Konsistensi Indonesia dalam membela Palestina dan hak mereka untuk merdeka menjadi landasan kuat dalam sikap tegas ini.

"Kami terus mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan perang dan menghentikan penjajahan," ungkap Mahfuz.

Sementara itu, Profesor Sudarnoto, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengingatkan agar tidak ada kelompok yang mencoba memanipulasi rencana kedatangan kapal dagang Israel ke Indonesia. 

"Ketegasan pemerintah sangat penting, jika benar ada kelompok yang mencoba meloloskan. Saya kira kelompok itu harus ditangani secara hukum," katanya dalam keterangan resmi.

Selain itu, ia menekankan perlunya pemantauan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah, namun dengan cara yang baik. 

Jika kapal Israel memaksa masuk ke wilayah Indonesia, ia menilai hal itu sebagai pelanggaran wilayah yang harus ditangani tegas sesuai hukum.