Korea Desak Google Siapkan Pembayaran Pihak Ketiga

PARBOABOA - Parlemen Korea Selatan pada Selasa (8/3) telah menyetujui aturan RUU yang melarang toko aplikasi Apple dan Google memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran mereka.

Sebelumnya Apple dan Google tengah menghadapi pengawasan di seluruh dunia terkait toko aplikasi mereka.

Saat ini keduanya memegang duopoli di pasar dengan sebagian besar pengguna smartphone menggunakan salah satu dari dua toko untuk unduhan aplikasi.

Namun, baik Apple dan Google mengenakan biaya untuk mengambil bagian dari transaksi apapun yang dilakukan dalam aplikasi dari pengembang dan tidak mengizinkan metode pembayaran pihak ketiga.

Korea Selatan mengesahkan undang-undang tersebut, sebagai amandemen Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi, tahun lalu.

Itu adalah pengekangan pertama oleh negara ekonomi besar pada Apple dan Google. Kedua perusahaan ini terus menghadapi kritik secara global karena mengharuskan penggunaan sistem pembayaran milik mereka dan membebankan komisi hingga 30%, pada setiap pengembang perangkat lunak yang menjual aplikasinya di App Store dan Play Store.

Aturan yang disebut ordonansi penegakan, akan mulai berlaku pada 15 Maret. Mereka menetapkan bahwa undang-undang tersebut melarang "tindakan memaksa metode pembayaran tertentu ke penyedia konten seluler" dengan memanfaatkan secara tidak adil status operator pasar aplikasi.

Hal ini ditekankan oleh regulator Komisi Komunikasi Korea (KCC) dalam pernyataan resmi mereka.

"Untuk mencegah penghindaran peraturan tidak langsung, jenis dan standar tindakan terlarang telah ditetapkan seketat mungkin dalam lingkup yang didelegasikan oleh hukum," kata Ketua KCC, Han Sang-hyuk, seperti dikutip oleh Reuters.

Tindakan yang dilarang antara operator pasar aplikasi, secara tidak adil menunda peninjauan konten seluler, atau menolak, menunda, membatasi, menghapus, atau memblokir pendaftaran, pembaruan, atau pemeriksaan konten seluler yang menggunakan metode pembayaran pihak ketiga.