PARBOABOA, Jakarta - Pengunduran diri pimpinan otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memantik diskusi hangat di kalangan masyarakat.
Pasalnya, pada Senin (03/06/2024), Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe selaku wakilnya secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka.
Keputusan ini muncul hanya beberapa minggu sebelum pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 yang telah dijadwalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di IKN.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyampaikan bahwa berita pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Jokowi.
"Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Dhony Rahajoe dan Bapak Bambang Susantono," ujar Pratikno dalam sebuah sesi informasi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimoeljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Raja Juli Antoni sebagai wakilnya.
Saat ini, keduanya memiliki tanggung jawab di pemerintahan sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Terkait alasan pengunduran diri pimpinan tertinggi otorita IKN, Pratikno sungkan memberi jawaban jelas. Ia hanya menyinggung isi surat yang ditujukan kepada Jokowi.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe juga belum bersuara. Keduanya memilih berdiam ketika mendapat pertanyaan dari awak media.
Sebagai informasi, Bambang Susantono merupakan sosok yang tidak asing dalam lingkaran pemerintahan Indonesia. Ia memiliki karir yang panjang dan beragam.
Bambang lahir pada 4 November 1963 di Yogyakarta dan menjadi alumnus Fakultas Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ia memperdalam ilmunya dengan menyelesaikan pendidikan magister dan doktoral di University of California yang fokus pada tata kota dan teknik transportasi.
Karir Bambang di pemerintahan dimulai pada 2007, saat ia diangkat sebagai Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada masa kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjabat sebagai komisaris PT Garuda Indonesia Tbk.
Pada 2015, Bambang melanjutkan karirnya di tingkat internasional sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development di Asian Development Bank.
Pengalaman tersebut membawa Bambang ke posisi Kepala Otorita IKN pada tahun 2022 bersama Dhony Rahajoe sebagai wakilnya, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri.
Beberapa Tanggapan
Pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menarik banyak perhatian dan komentar.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengungkapkan adanya tantangan berat yang dihadapi oleh proyek pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Daniel mencatat bahwa beban kerja dan target yang tinggi mungkin memainkan peran dalam keputusan mereka.
"Target yang sangat tinggi ini dapat membuat siapapun yang memegang posisi kepala Otorita IKN merasa terintimidasi," ujarnya pada Senin, (03/06/2024).
Lebih lanjut, Daniel mengungkapkan bahwa Otorita IKN menghadapi sejumlah masalah operasional, termasuk keterlambatan pembayaran gaji dan meningkatnya protes dari komunitas adat.
Ia juga menyatakan keprihatinannya bahwa target untuk memindahkan aparatur sipil negara dan menyelesaikan persiapan Ibu Kota baru pada 17 Agustus 2024 terasa tidak realistis.
Sementara itu, Pengamat Politik Made Supriatma memiliki pandangan yang berbeda.
Ia menyebut bahwa pengunduran diri tersebut memiliki kaitan dengan intervensi Presiden Jokowi yang dinilai 'ngamuk' dengan kinerja kerja kepala dan wakil otorita IKN.
"Kabarnya karena Pak Boss (baca: Jokowi) ngamuk dengan Kepala Otorita ini yang gagal memindahkan para ambtenaar dari Batavia ke Bandar Baru. Mungkin anda bisa paham ini. Ndak ada orang mau babat alas (buka hutan) kan?" tulisnya di akun Facebook, Senin (03/05/2024).
Ia menduga, tidak ada satupun ambtenaar (baca: pemerintah) yang mau pindah ke IKN, termasuk presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Gak ada orang mau pindah kesana. Yang menggagas juga tidak, ambtenaar juga tidak, tentara sama polisi juga enggan, cuman mau kalau diperintah," ungkapnya.
Terkini, proyek pembangunan IKN telah mencapai 80% dari tahapan pertama dan kedua, serta didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada penggunaan green cement yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).
Selain itu, pemerintah juga menginisiasi kolaborasi antara berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pasokan bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Kerja sama tersebut diharapkan memberi terobosan untuk menjadikan IKN sebagai model kota masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Editor: Defri Ngo
