PARBOABOA, Pematangsiantar - Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah di depan mata.
Perayaan politik lima tahunan ini akan berlangsung di semua daerah di tanah air, termasuk di Pematangsiantar, pada 27 November 2024.
Menyambut hajatan demokrasi ini, partai-partai politik berlomba merekomendasikan baik kader partai maupun tokoh terbaik untuk maju dan memenangkan perhelatan ini.
Setiap partai politik memiliki mekanisme khusus untuk memilih dan menetapkan calon melalui tahapan seleksi ketat, dari penjaringan aspirasi hingga keputusan akhir pimpinan partai.
Partai Nasdem di Pematangsiantar misalnya, saat ini masih dalam tahap seleksi ketat untuk merekomendasikan calon walikota di Pilkada 2024.
Nasdem berkomitmen, akan fokus pada penilaian mendalam dan komprehensif terhadap kandidat potensial demi mendapatkan calon yang siap membawa perubahan positif.
Ketua DPD Nasdem Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan menyatakan, hingga saat ini belum ada calon yang direkomendasikan oleh partainya.
Menurutnya, hal ini disebabkan, perlunya pertimbangan matang dan terukur untuk memastikan calon yang dipilih memiliki peluang besar untuk menang.
"Partai Nasdem mengutamakan seleksi yang cermat, tidak untuk jualan dan tidak mengenakan mahar," katanya pada Parboaboa, Rabu (17/7/2024).
Ia menyebut, mungkin pada akhir bulan ini akan diumumkan siapa yang direkomendasikan. Sejauh ini, ada 10 nama yang sudah mendaftar diri sebagai calon.
Sebagai Ketua DPD, Frans bertanggung jawab mengantarkan nama-nama tersebut ke Medan atau DPW (Dewan Pengurus Wilayah) untuk dibahas lebih lanjut, kemudian diteruskan ke pusat atau DPP (Dewan Pengurus Pusat).
"Proses ini merupakan tata cara partai Nasdem dalam menentukan calon yang direkomendasikan," tambahnya.
Frans menekankan, sampai saat ini Nasdem tidak hanya sekedar mengumbar jargon.
Partainya tidak mengeluarkan surat tugas, melainkan menunggu hasil rekomendasi yang didasarkan pada kekuatan calon dan peluang menang.
Oleh karena itu, sambungnya, semua pendaftar masih memiliki kesempatan yang sama untuk direkomendasikan.
Ia menjelaskan, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Setelah seseorang mendaftar, partai akan memantau pergerakan dan melaporkannya.
Nasdem pun bekerja sama dengan lembaga survei nasional untuk menilai para bakal calon.
Adapun Lembaga survei yang dimaksud, diantaranya, PolMark Indonesia dan Voxpol Centre Research and Consulting.
Para bakal calon diberikan kebebasan untuk memilih lembaga survei, sehingga tidak ada intervensi dari pihak partai.
"Nasdem tidak memilihkan Lembaga survei untuk pendaftar agar proses ini berjalan adil dan objektif," jelasnya.
Ia mengatakan, adapun 10 orang yang sudah mendaftar, nama-namanya pun sudah diserahkan ke pusat.
"Prinsipnya Nasdem menghargai setiap pendaftar," jelasnya.
Mengenai siapa yang akan dipilih, lanjutnya, keputusan tersebut akan diambil berdasarkan pleno di pusat oleh Bapilu Nasdem, sehingga prosesnya tidak sembarangan.
Mengenai koalisi partai dalam Pilkada tahun ini, Frans mengatakan, Nasdem tidak memaksakan harus berkoalisi dengan partai tertentu, termasuk di Pematangsiantar.
"Koalisi tidak harus sesuai dengan semasa Pilpres. Nasdem merawat demokrasi dengan mempertimbangkan kondisi politik yang berbeda di setiap daerah," jelasnya.
Sampai hari ini belum ada keputusan akan berkoalisi dengan partai apa. Koalisi juga, jelasnya sangat ditentukan oleh pendekatan para calon dengan partai-partai lain.
Kader Nasdem
Sementara,berdasarkan pengamatan PARBOABOA, belakangan ini baliho Tuahman Purba terpampang sebagai calon walikota dengan latar belakang partai Nasdem hampir di semua sudut kota Pematangsiantar.
Pemandangan ini, menuntun masyarakat sampai kesimpulan bahwa Tuahman adalah calon yang direkomendasi oleh Nasdem untuk calon walikota pada Pilkada November 2024.
Namun, Frans menjelaskan, hal itu bukan berarti, Nasdem Pematangsiantar sudah pasti merekomendasikan Tuahman.
Menurutnya, hal ini menunjukkan, Tuahman adalah seorang kader murni Nasdem, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Lebih lanjut ia menjelaskan, keanggotaannya sebagai kader Nasdem yang mencalonkan diri dan memasang baliho tidak menjadi masalah, justru hal itu mencerminkan kecintaan Tuahman pada Nasdem.
"Lain halnya jika ada orang yang bukan kader Nasdem menggunakan latar belakang Nasdem di baliho untuk maju sebagai calon walikota, itu akan membuat kami keberatan," tegasnya.
Tuahman merupakan orang pertama yang mendaftar dan namanya sudah diserahkan ke pusat.
Akan tetapi, keputusan akhir mengenai apakah, akan direkomendasikan tetap bergantung pada keputusan partai.
Selain wacana Tuahman Purba sebagai bakal calon yang direkomendasikan, nama Frans Herbert juga sudah sampai di telinga masyarakat sebagai salah satu bakal calon yang siap bertarung di Pilkada Pematangsiantar.
Walau demikian, Frans menjelaskan, isu tentang dirinya ikut bertarung di Pilkada 2024 hanyalah spekulasi yang tidak bisa dicegah atau dihentikan.
“Isu tersebut sudah beredar sekitar empat bulan. Namun sampai hari ini saya tidak pernah memberi pernyataan akan maju dalam Pilkada tahun ini," tegas Frans yang juga merupakan anggota DPRD Pematangsiantar periode 2019-2024.
Menurutnya, kemungkinan isu tersebut muncul karena posisinya sebagai Ketua DPD Nasdem Pematangsiantar, sehingga orang-orang beranggapan bahwa dirinya layak mencalonkan diri.
Namun, katanya,jika partai memerintahkannya harus maju, ia akan patuh dan melaksanakannya.
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan antara "ayo maju," yang merupakan ajakan, dan "harus maju," yang merupakan kewajiban.
"Isu ini bisa saja muncul karena masyarakat sudah lebih melek politik, serta kemungkinan mereka menilai kinerja Nasdem bagus di Pematangsiantar," tutupnya.
Editor: Norben Syukur
