PARBOABOA, Pematang Siantar - Masyarakat Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara menilai rencana penerapan pembayaran parkir secara elektronik (e-parking) akan menutup celah korupsi di dinas perhubungan.
Seperti yang disampaikan Michael Marpaung (22), salah seorang warga Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, yang menilai penerapan sistem parkir elektronik membuat warga tak lagi repot membayar tunai saat parkir.
"Retribusi parkir juga bisa terkontrol sebagai pendapatan daerah, tidak ada celah untuk korupsi," ujarnya kepada PARBOABOA, Kamis (24/8/2023).
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Pematang Siantar disebut tengah menggodok penerapan sistem parkir secara elektronik (e-parking) atau non-tunai di 2024 mendatang. Penerapan tersebut merupakan perwujudan smart living yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik.
Michael menilai, jika nantinya sistem parkir elektronik ini diterapkan, Dishub Pematang Siantar juga diminta menindak jika ada temuan juru parkir (jukir) liar.
"Selama ini, banyak parkir liar namun tidak ditindak tegas oleh Dishub, padahal mereka patroli setiap hari," timpalnya.
Selain sistem parkir secara elektronik, Michael juga meminta Pemko Pematang Siantar turut menata wajah kota, khususnya di Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka yang menjadi wajah kota tersebut.
"Perubahan ini pastinya didukung baik masyarakat jika penerapannya dengan penggunaan anggaran tepat sasaran dan terlebih dahulu perbaiki tata kelola kotanya, khususnya sepanjang Jalan Sutomo hingga Merdeka, karena kedua ruas jalan protokol ini adalah wajah Kota Pematang Siantar," kata Michael.
Sementara itu, Sembiring (48), warga Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, meminta seharusnya Pemko Pematang Siantar memperbaiki internal di Dinas Perhubungan, sebelum menerapkan sistem perparkiran secara elektronik.
"Pejabatnya juga perlu diperbaiki, perlu dirotasi. Salah satu masalah yaitu banyak kendaraan parkir sembarangan dan jukir liar namun tidak ada penindakan," kesalnya, Kamis (24/8/2023).
Sembiring juga mengingatkan sosialisasi dari dinas perhubungan, sebelum menerapkan sistem parkir elektronik atau non-tunai.
Apalagi, lanjutnya, tidak semua masyarakat Kota Pematang Siantar paham terkait pembayaran non-tunai.
"Kalau anak-anak muda bisa paham dalam pelaksanaan pembayaran parkir memakai barcode ini. Tapi untuk yang tidak paham, harus disosialisasikan dulu, apa masih bisa bayar langsung atau keseluruhannya melalui elektronik, agar retribusi bisa tepat ke kas daerah," jelasnya.
Tanggapan Dishub Pematang Siantar
Kepala Seksi Terminal, Parkir dan Perlengkapan Jalan (TPPJ) di Dishub Pematang Siantar, Muhammad Sofiyan Harianja, mengaku tengah menggodok penerapan parkir elektronik non-tunai.
"Kita upayakan penerapan barcode atau QRIS dalam pembayaran parkir non-tunai. Bisa saja kita lakukan di tahun 2024, " ujarnya kepada PARBOABOA, Kamis (24/8/2023).
Sofiyan beralasan, penerapan parkir elektronik berbasis tunai dan non-tunai di kawasan sibuk di Kota Pematang Siantar ini untuk menghindari gesekan terkait tarif parkir antara petugas parkir dengan masyarakat.
"Penerapan ini juga untuk memberikan kepastian pembayaran bagi pengguna jasa parkir. Dengan demikian, petugas parkir tidak bisa secara sembarang menarik tarif parkir di luar ketentuan, ini masih kita kaji, baru kita anggarkan," tuturnya.
Sofiyan menambahkan, Dishub juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diberikan pemahaman untuk mengikuti dan membiasakan dengan sistem parkir elektronik.
"Pastinya kita (Dishub) laksanakan (sosialisasi) ke masyarakat dan juga mengikutsertakan jukir, sebab kita sadar pendapatan daerah dari retribusi parkir tak pernah mencapai target setiap tahun," imbuhnya.
Editor: Kurniati
