Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtad (kanan) (Foto: Tangkapan layar YouTube Indikator Politik Indonesia)

Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Presiden, Kondisi Ekonomi Nasional, hingga Kasus Sambo

Andre | Nasional | 25-08-2022

PARBOABOA, Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mengalami kenaikan sangat tipis pada bulan ini.

“Yang puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden 65 persen. Di bulan Mei ada tren positif, meskipun lagi-lagi dalam beberapa bulan tren kepuasan kinerja presiden dibanding dengan awal tahun 2022, sedikit memburuk,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Kamis, 25 Agustus 2022.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan jumlah tersebut berdasarkan tingkat kepuasan para responden, di antaranya:

  • 14 persen menyatakan sangat puas
  • 51 persen menyatakan cukup puas
  • 27 persen menyatakan tidak puas
  • 6,2 persen menyatakan sangat tidak puas

Angka tersebut dinilai tidak setinggi yang mereka dapati di awal 2022. Berdasarkan catatan Indikator, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sempat menyentuh angka 75,3 persen pada Januari lalu.

Kondisi ekonomi yang belum pulih dan penegakan hukum yang buruk dituding sebagai penyebab kenaikan tipis tersebut.

 “Semakin buruk persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional, semakin tidak puas terhadap kinerja Presiden,” kata Burhanuddin.

Begitu juga dengan penegakan hukum, semakin publik menilai penegakan hokum itu baik atau sangat baik, maka kepuasan publik terhadap kinerja sangat tinggi. Lebih lanjut, kata Burhanuddin, jika masyarakat menilai penegakan hukum itu buruk, maka cenderung kurang puas terhadap kinerja presiden.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-17 Agustus 2022 itu melibatkan 1.229 responden dengan proses pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara via telepon secara acak.

Adapun margin of error sekitar 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Kondisi Ekonomi Nasional

Dalam survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, masyarakat masih memberi penilaian negatif tentang kondisi ekonomi nasional saat ini.

Sebanyak 32 persen masyarakat menyatakan kondisi ekonomi saat ini baik dan sangat baik, 32,7 persen menyatakan sedang, dan 32,6 persen menyatakan buruk dan sangat buruk.

Kendati demikian, Burhanuddin mengklaim, tren kondisi ekonomi nasional tersebut jauh lebih baik dibandingkan awal-awal pandemi. Tetapi secara umum, masih lebih banyak masyarakat yang menyatakan buruk ketimbang baik.

Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum

Menurut Burhanuddin, tiga lembaga penegak hukum yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung memiliki relasi terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.

“Isu Sambo ini membuat persepsi terhadap penegakan hukum, itu memburuk,” ujarnya.

Sebanyak 37,7 persen masyarakat menyatakan kondisi penegakan hukum saat ini buruk dan sangat buruk sementara yang menyatakan baik dan sangat baik hanya 29,5 persen. Sisanya, 26,5 persen menyatakan kondisi penegakan hukum sedang dan 6,4 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam Catatan Indikator, tingkat kepercayaan pada Polri menurun tajam, sementara pada Kejaksaan Agung sedikit meningkat, dan KPK masih stagnan.

Perintah Presiden Jokowi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dibuka secara transparan dan harus diusut tuntas, menurut Burhanuddin, memperlihatkan presiden khawatir dengan angka kepuasan kinerja terhadap dirinya.

“Itu yang menjelaskan misalnya kenapa beliau sangat concern. Tentu ada kepentingan subjektif terhadap presiden. Karena bagaimanapun, isu ini punya impact terhadap persepsi sebagai presiden,” jelasnya.

Kasus Sambo

Dalam rilis survei nasional oleh Indikator Politik Indonesia, sebagian besar responden mengetahui dan mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang berbuntut pada ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka.

Namun karena survei tersebut dilakukan 11 hingga 17 Agustus, sehingga beberapa update perkembangan kasus Ferdy Sambo selanjutnya seperti sidang etik Ferdy Sambo, gebrakan kepolisian dalam melakukan mutasi anggota Polri, penetapan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka belum terpotret dalam survei tersebut.

Dari hasil survei tersebut didapati sebanyak 86,4 persen kurang percaya dan tidak percaya sama sekali perihal motif pembunuhan Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Sementara yang percaya sebanyak 9,8 persen.

"Yang tahu isu ini itu 65 persen, sebagian masyarakat tidak percaya bahwa Brigadir J melakukan pengancaman dan pelecehan seksual terhadap istri FS," ucapnya.

"Ini nanti ketika dibawa ke kejaksaan, dan dilimpahkan ke pengadilan, bagaimana kalau pengadilan membuktikan ada unsur pelecehan seksual, apakah keputusan pengadilan bisa diterima oleh publik atau tidak,?" kata Burhanuddin menambahkan.

Tag : #survei    #sambo    #nasional    #pemerintah    #indikator politik indonesia    #ekonomi nasional   

Baca Juga