PARBOABOA, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja positif menjelang akhir 2023. Walaupun hanya 4,94,% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2023.
Angka tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab seharusnya mencapai di atas 5%.
Padahal, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Seperti memberikan bantuan beras, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, mendukung kredit usaha rakyat (KUR), dan memberikan insentif perumahan.
Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memainkan peran penting sebagai penyumbang pendapatan negara. Khususnya penerimaan perpajakan.
Hingga Oktober 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 220,8 triliun. Dana tersebut memberikan kontribusi signifikan pada belanja pemerintah pusat, termasuk di dalamnya perlindungan sosial, dukungan untuk petani, UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet, perlambatan pertumbuhan terjadi penyebabnya oleh faktor musiman.
Adapun berdasarkan data historis, laju pertumbuhan ekonomi kuartal III memang lebih lambat dari kuartal II.
Selain faktor musiman, penyebab pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 5% adanya penurunan bersumber oleh PDB.
Tercatat kinerja ekspor memiliki distribusi sebesar 21,6% turun 4,26%. Lalu impor memiliki distribusi negatif 19,57% turun 6,18%.
Selanjutnya, terkoreksinya sumber pertumbuhan ekspor selaras kinerja dagang nasional melemah.
Pemicu utamanya oleh normalisasi harga komoditas ekspor unggulan. Seperti batu bara, minyak kelapa sawit,besi, dan baja.
"Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia dan perkembangan kinerja perdagangan," ujar Yusuf.
Selain itu, konsumsi pemerintah juga penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tercatat konsumsi pemerintah memiliki distribusi sebesar 7,16% atas PDB turun sebesar 3,76%.
Oleh sebab itu, Yusuf menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% tersebut tidaklah mudah.
Yusuf mengungkapkan, bahwa terdapat tantangan utama dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada Oktober lalu.
Selain itu, transmisi tingkat suku bunga acuan BI sebesar 6% persen ke suku bunga kredit perbankan kemungkinan terjadi pada kuartal terakhir.
"Kenaikan suku bunga kredit berpotensi mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Sebab, bunga pinjaman yang tinggi dapat menghambat investasi pelaku usaha," ujar Yusuf kepada PARBOABOA, Kamis (30/11/2023).
Meskipun demikian, paket kebijakan pemerintah termasuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sektor perumahan ditanggung pemerintah (DTP), serta penebalan bantuan sosial melalui BLT, dan penyaluran bantuan beras, dapat meredam dampak perlambatan konsumsi tersebut.
"Saya kira untuk kelompok menengah ke bawah bisa terjaga setidaknya hingga akhir tahun ini," ungkapnya.
Target dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2023
Upaya mendorong ketahanan dan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV 2023. Pemerintah mengimplementasikan strategi kebijakan ekonomi inklusif.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suswijono Moegiarso, mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakan bantuan sosial. Seperti tambahan bantuan pangan beras 10kg/KPM (sasaran 21,3 juta KPM) dan BLT El Nino Rp200 ribu/bulan (sasaran 18,8 juta KPM).
Tujuannya ialah mendukung konsumsi rumah tangga, menjaga daya beli, serta mengendalikan inflasi.
Kemudian sisi penguatan sektor UMKM, pemerintah menempuh cara melalui percepatan KUR. Melalui weekend banking optimalisasi penyaluran KUR hingga mencapai target Rp297 triliun langkah mengatasi suku bunga tinggi.
Pemerintah juga fokus meningkatkan ekspor melalui pembentukan satuan tugas, ekspansi pasar non-tradisional, dan perkuatan kerja sama perdagangan.
Sesuai dengan rangkaian kegiatan Pemilu mendatang. Belanja kegiatan politik pada sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan-minuman, garmen tekstil, dan sektor jasa (hiburan). Upaya pemerintah memberikan dampak positif atas perekonomian masyarakat.
Editor: Wenti Ayu
