PARBOABOA, Danau Toba - Bidang Edukasi, Penelitian dan Pengembangan (Edulitbang) di Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGG) menyesalkan tidak dilibatkannya mereka saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi X DPR, Senin (2/10/2023).
Apalagi dalam surat undangan No:B/11944/LG.01/09/2023 yang beredar tertulis tujuan rapat tersebut untuk membahas status Global Geopark Danau Toba yang terancam dicabut oleh Lembaga Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO.
Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Sekretaris Kementerian Parekraf/Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI dan Kepala Geopark Danau Toba.
Menurut Koordinator Bidang Edukasi, Penelitian dan Pengembangan di BP TCUGG, Wilmar Simanjorang, pihak yang seharusnya dilibatkan di rapat tersebut adalah Badan Pengelola Geopark Toba dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.
"Sejatinya, kalau RDP harus dilibatkan Badan Pengelola TCUGG. Namun ini hanya Ketua Umum saja yang berangkat. Ikut pula Badan Pengelola Otorita Danau Toba yang selama ini tidak ada sangkut pautnya dengan Geopark," kesalnya saat dihubungi PARBOABOA.
Wilmar mengaku telah menyarankan untuk melibatkan tim yang tergabung dalam Badan Pengelola dalam rapat bersama DPR tersebut. Namun saran itu tidak diindahkan ketua umum TCUGG.
"Saya sudah sarankan, tapi nyatanya hanya Ketua Umum BP TCUGG yang berangkat. Sementara baik substansi Geopark maupun teknis operasional lapangan tak banyak diketahui ketua umum," jelasnya.
Wilmar mengungkapkan, sejak Badan Pengelola dibentuk, hanya Bidang Edukasi Penelitian dan Pengembangan yang masih rutin melaksanakan kegiatannya hingga saat ini.
"Dari dibentuk hingga sekarang hanya Bidang Edulitbang yang masih jalan. Sementara Bidang Konservasi, Pemberdayaan Ekonomi dan Promosi sudah tidak pernah bergerak lagi. Justru kita pula yang tidak dilibatkan," keluhnya.
Tidak hanya itu, lanjut Wilmar, ketua umum dan badan pengelola juga tidak pernah melakukan pertemuan dan membahas peringatan Kartu Kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Toba hingga saat ini.
"Kami belum ada melakukan pertemuan. Seharusnya kan pertemuan dibahas dulu apa yang menjadi masalah, kemudian hasil pembahasan itu yang dibawa ke DPR RI," imbuhnya.
PARBOABOA berupaya menghubungi sejumlah anggota Komisi X DPR seperti Syaiful Huda, Himmatul Aliyah dan Ledia Hanifa untuk mengetahui hasil dari rapat membahas kartu kuning UNESCO terkait status Global Geopark Danau Toba. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
Editor: Kurniati
