PARBOABOA, Pematang Siantar – Diversifikasi pangan di Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara masih belum bisa diwujudkan, karena ketergantungan masyarakat akan beras dan nasi untuk konsumsi sehari-hari masih sangat tinggi.
Padahal sebelumnya, Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pernah menyarankan masyarakat mengonsumsi ubi dan sorgum sebagai solusi pengganti beras yang saat ini harganya semakin mahal.
“Enggak bisa aku kalau enggak makan nasi. Enggak kenyang kalau enggak makan nasi," tegas Yunika, salah seorang ibu rumah tangga di Pematang Siantar kepada PARBOABOA, Senin (16/10/2023).
Perempuan 33 tahun itu mengaku beras menjadi makanan pokok bagi keluarganya selama ini. Bahkan, kebiasaan mengkonsumsi beras sudah ia lakukan sejak kecil hingga berkeluarga.
Yunika saat ini juga membiasakan anak-anaknya mengkonsumsi beras.
Menurutnya, sangat sulit mengganti beras dengan bahan pangan nonberas seperti ubi dan kentang ataupun yang lain.
Yunika mengatakan, ada perasaan tidak kenyang ketika tidak memakan nasi menjadi masalah utama ketika ingin beralih ke makanan pangan nonberas tersebut.
Mengonsumsi nasi, membuat Yunika jauh lebih kenyang dibanding mengkonsumsi makanan pokok lain seperti kentang. Hal itu pernah ia lakukan saat mencoba diet.
“Pernah nyoba makan kentang kemarin waktu diet. Enggak kuat aku. Mau mati rasanya," imbuhnya dengan logat khas Batak.
Senada dengan Yunika, Rudi Nasution (18), siswa di Pematang Siantar yang mengaku nasi selalu diperlukan untuk membantunya merasa kenyang, termasuk saat ia memakan mie instan.
“Makan Indomie aja harus pakai nasi bang biar perut enggak rusak kata orang tua," katanya kepada PARBOABOA.
Kebiasaan mengkonsumsi beras, juga membuat Rudi merasa aneh ketika mengkonsumsi bahan pangan lain. Misalnya jagung atau ubi.
"Ada rasa kurang nyaman di mulut ketika mengkonsumsi jagung," ungkapnya.
Diversifikasi pangan menjadi salah satu isu yang sering digaungkan setiap memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap 16 Oktober.
Menggalakkan diversifikasi pangan saat ini penting mengingat anomali cuaca yang tengah melanda dunia saat ini dan berdampak pada perkembangan pertanian. Belum lagi luas lahan pertanian di dunia dan Indonesia semakin berkurang.
Di Kota Pematang Siantar misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, luas lahan pertanian dan sawah di kota itu berkurang setiap tahunnya.
Jika dirinci, pada 2022, lahan pertanian seluas 2.155 hektare, menurun dibandingkan 2021 seluas 2.483 hektare dan pada 2020 seluas 2.391 hektare.
Pemko Klaim Berikan Imbauan Terkait Diversifikasi
Dinas Ketahanan Pangan Kota Pematang Siantar menilai, ketergantungan akan beras yang masih tinggi di kalangan masyarakat menyulitkan diversifikasi pangan.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pematang Siantar, Legiyanto Pardamean Manurung, masyarakat di kota itu masih menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari.
"Kondisi tersebut yang membuat harga beras tetap tinggi di Pematang Siantar," katanya saat dikonfirmasi PARBOABOA.
Pemko Pematang Siantar, lanjut Legiyanto, telah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk segera beralih ke pangan nonberas guna menjaga ketahanan pangan.
“Waktu rapat kemarin udah disampaikan itu sama Bu Wali, Kapolres dan Kepala Bank Indonesia bahwa di seluruh Indonesia ada kenaikan harga beras. Jadi ada arahan atau penyampaian, agar kita kalau boleh tidak berfokus pada konsumsi beras. Jadi kita mulai beralih mengkonsumsi tanaman umbi-umbian," jelasnya.
Namun saat ditanya PARBOABOA terkait program diversifikasi pangan yang sudah dilakukan dinasnya di Pematang Siantar, Legiyanto mengaku belum ada program khusus.
Ia beralasan, rancangan program terkait diversifikasi pangan di Pematang Siantar memerlukan waktu dan anggaran yang tidak sedikit.
“Kalau program ya belum ada. Buat program kan enggak secepat itu kan. Harus ada perancangan dan anggarannya baru rincian pada program itu. Sekarang lagi kita susun rancangan programnya ya," jelasnya.
Legiyanto mengungkapkan, pasokan pangan di Pematang Siantar masih relatif terkendali hingga akhir tahun.
“Hasil dari survei kami dengan Bulog, DPRD dengan Kabid Koperasi UMKM masih aman. Masih aman sampai Desember," pungkasnya.
Editor: Kurniati
