Kurang Kajian Saat Dibangun, Halte di Pematangsiantar Jadi Berantakan

PARBOABOA, Pematangsiantar - Pembangunan halte sebagai sarana penopang aktivitas lalu lintas di sebuah kota, termasuk di Pematangsiantar, dianggap sangat penting.

Halte menjadi tempat yang paling tepat dan aman bagi angkutan kota untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.

Namun, berbeda dengan apa yang terjadi di Pematangsiantar. Berdasarkan temuan tim Parboaboa menunjukkan bahwa di beberapa tempat, keberadaan halte justru dijadikan sebagai lokasi berjualan.

Ironisnya, halte-halte tersebut juga dijadikan sebagai loket bus di tengah kota.

Pengamat Kebijakan Publik, Reinward Simanjuntak, menilai keteraturan transportasi publik di kota ini masih jauh dari kata baik.

Menurutnya, kehadiran halte dapat menghadirkan tatanan lalu lintas yang tertib. Tidak hanya soal infrastruktur, Reinward juga mengatakan bahwa penempatan yang strategis perlu dipertimbangkan, khususnya di sekitar sekolah.

Menurutnya, keberadaan halte seharusnya tidak terlalu dekat dengan gerbang sekolah agar angkutan kota tidak menumpuk dan menghindari kemacetan saat jam pulang sekolah.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika masalah ini dibiarkan terus berlarut-larut, akan sulit untuk diselesaikan.

"Ini gerbang, berhentilah angkot. Di situ ada halte, matilah kita," jelas Reinward kepada Parboaboa.

Sementara itu, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Pematangsiantar, Tohom Lumbangaol, menyoroti perilaku angkutan kota yang tidak tertib.

Menurutnya, sudah menjadi kebiasaan bagi angkutan kota untuk tidak mematuhi aturan.

Mereka tidak memanfaatkan halte sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.

"Kalau halte itu jauh dari pintu gerbang, supir angkutan umum akan menunggu di depan pintu gerbang," katanya kepada PARBOABOA, Kamis (04/07/24).

Tohom juga menyoroti budaya masyarakat yang malas berjalan kaki menuju halte.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa urgensi pengadaan halte tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang perubahan budaya dan kesadaran akan pentingnya transportasi umum yang efisien.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar halte yang tersebar di Kota Pematangsiantar merupakan hibah dari perusahaan swasta.

"Halte lama itu diberikan oleh STTC, jadi kita tidak tahu perencanaannya seperti apa," tambahnya.

Menurut Tohom, pengadaan halte perlu diimbangi dengan kajian mendalam terkait perilaku angkutan kota dan pola kebiasaan masyarakat.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan halte di Kota Pematangsiantar tidak hanya memenuhi standar teknis.

Tetapi juga, jelasnya, dapat berintegrasi dengan baik dalam tata ruang kota yang terus berkembang.

Tohom juga mengakui bahwa keberadaan halte saat ini juga mengganggu hak pejalan kaki.

Sebagai contoh, halte di depan Gedung Juang, “sebenarnya seharusnya tidak ditempatkan tepat di atas trotoar,” ungkapnya.

Akibatnya, pejalan kaki harus turun ke ruas jalan untuk melintas," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, Viki Zuliansyah, mengungkapkan bahwa belum ada kajian yang dilakukan terkait pengadaan halte sampai saat ini.

Menurutnya, pengadaan halte bisa dilakukan oleh Dishub.

Sebenarnya, kata dia, Dishub bisa melakukan kajian itu sendiri, karena itu masalah teknis.

Walau begitu, Viki menyatakan akan mengajukan anggaran kepada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) agar kajian pengadaan halte bisa dipertimbangkan dalam pembangunan masa depan.

"Kita akan menyampaikan kepada pimpinan apakah Bappeda yang akan melaksanakan atau Dishub yang diberi anggaran untuk pengadaannya," tutupnya.