PARBOABOA, Simalungun - Masyarakat Kabupaten Simalungun mempertanyakan urgensi dari Operasi Patuh Toba 2023. Apalagi beberapa aturan berlalu lintas tidak bisa diterapkan di beberapa daerah di Simalungun.
Tujuan dari operasi Patuh Toba 2023 ini untuk menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya itu, operasi ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas.
Salah seorang warga Kecamatan Tanah Jawa, Amin (bukan nama sebenar) menyebut, beberapa aturan yang akan ditegakkan pada Operasi Patuh Toba 2023 tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya.
"Memang benar jalan menuju Tanah Jawa ini adalah jalan provinsi. Namun jalan ini juga digunakan masyarakat sebagai akses untuk menuju ke ladang. Tidak mungkin kan ke ladang menggunakan helm?" tanyanya.
Menurutnya, banyak program terkait pengamanan lalu lintas di Simalungun tidak bisa diterapkan. Sehingga banyak pengendara, terutama di Tanah Jawa melintas tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.
"Kalau saya perhatikan sangat jarang polisi turun untuk mengamankan lalu lintas, apalagi di daerah Tanah Jawa. Kalau seandainya dari awal lebih dilakukan pengawasan, banyak pengendara yang patuh terkait peraturan yang akan diterapkan," kata Amin.
Senada, warga Kecamatan Siantar, Anugrah Siahaan, yang menyebut, harusnya Polres Simalungun menerapkan aturan tertib berlalu lintas sejak awal.
"Kenapa harus ada operasi dulu baru bertindak dan menerapkan peraturan tersebut? Menurut saya kendornya pengawasan kepolisian saat ini membuat semakin banyak pengendara yang ketika berkendara yang tidak mematuhi aturan," tutur Anugrah.
Ia melanjutkan, kurangnya pengawasan dari Kepolisian di luar jadwal operasi yang ditetapkan seperti Patuh Toba 2023 ini membuat setiap pengendara yang melintas di Simalungun merasa bebas dan tidak memperhatikan aturan yang berlaku.
"Okelah 14 hari ke depan aman. Setelah itu bagaimana? Seharusnya kan ini jadi program yang terus dilaksanakan," imbuh Anugrah.
Operasi "Patuh Toba 2023" akan dilaksanakan selama 14 hari sejak Senin 10 juli hingga 23 Juli 2023.
Operasi Patuh Toba menargetkan penegakan 14 aturan di antaranya melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk pengaman, melebihi batas kecepatan dan berkendara di bawah umur serta tidak memiliki SIM.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, AKP Haris Sihite mengatakan pelanggaran yang terjadi baik sebelum dan sesudah operasi berlangsung akan tetap dilaksanakan.
Haris menjelaskan, Polres Simalungun telah menerapkan beberapa peraturan yang serupa dengan target operasi saat ini.
"Baik sebelum dan sesudah operasi nantinya. Pelanggaran yang dilakukan pengendara tetap akan kita lakukan penindakan peneguran. Sebelumnya Polres Simalungun sudah menerapkan 8 peraturan target operasi untuk pengendara, kemudian untuk Operasi Patuh Toba 2023 melalui berbagai pertimbangan menjadi 14 peraturan target operasi," jelasnya.
Haris melanjutkan, Operasi Patuh Toba 2023 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas sekaligus menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Ditambahkannya, petugas di lapangan nantinya tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga memberikan edukasi, teguran dan imbauan.
Hal itu, lanjut Haris, akan dilakukan petugas secara humanis agar tak ada komplain dari masyarakat.
“Tujuannya untuk menciptakan Kamseltibcar lantas lebih patuh dan tertib. Sebelum operasi yang selanjutnya Mantap Brata, terlebih dahulu kita melaksanakan Operasi Patuh. Petugas penegakan hukum tidak ada yang melakukan penindakan sendiri,” katanya.
Semoga lewat Operasi Patuh Toba 2023, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Simalungun menurun dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas meningkat, imbuh Haris Sihite.
