Kecurangan Pemilu 2024: Politisi Nasdem Minta Stop Salahkan Jokowi, Partai Harus Berbenah!

PARBOABOA, Jakarta - Pasca Pemilu 14 Februari 2024, hak angket menjadi wacana yang terus bergulir sampai sekarang.

Diketahui, hak angket ini muncul sebagai kegelisahan karena adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu.

Ada beberapa partai yang berpeluang mengajukan hak angket, misalnya PDIP, PPP, NasDem, PKS, dan PKB.

Tapi, sampai saat ini, hak angket hanya wacana belaka, karena belum ada satupun yang menyampaikan usulan itu secara resmi.

Partai-partai yang berpotensi mengusulkan hak angket ini justru saling menunggu dan berharap.

Partai Nasdem, misalnya, menginginkan adanya perjanjian dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai langkah untuk mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Supaya satu suara selama angket itu ada, perlu semacam perjanjian. Kalau perlu, rakyat tahu supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, di Jakarta, Jumat (8/03/2024).

Hermawi menegaskan perlu satu visi dengan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

Ia memastikan partai Koalisi Perubahan (NasDem, PKB, dan PKS) pengusung paslon 01 mendukung hak angket.

“Kami menunggu keseriusan PDIP. Apalagi  sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo yang menginisiasi hak angket,” tegasnya.

Sementara PDIP, melalui Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan keseriusan pihaknya untuk menggulirkan hak angket ini.

Ia mengakui, pihaknya sedang mengkaji dan menyiapkan draf akademisnya.

“Tujuannya agar proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, dengan jujur, adil, dan bermartabat,” kata Djarot, Kamis (7/3/2024).

Ratapan dan Kritik Kecurangan Pemilu

Di tengah proses ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengeluhkan bahwa proses pengungkapan kecurangan pada pemilu 2024 mulai diintimidasi dengan kekuatan hukum.

Termasuk, kata Hasto, sosok capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang menyuarakan penggunaan angket mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya? Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru," jelas Hasto di Kampus UI, Depok, seperti yang dikutip dari rilis yang diterima PARBOABOA, Minggu (10/03/2024).

Hasto menambakan, media juga tidak luput dari intimidasi setelah rutin menyuarakan angket.

"Itu setrum-setruman itu banyak sekali. Ini media sudah banyak yang disetrum: Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengakui bahwa intimidasi ini, sebenarnya sudah dirasakan PDIP sejak berbeda jalan dengan penguasa pada pemilu 2024.

Hasto mengatakan hampir semua kepala daerah yang berasal dari PDIP juga, mengalami bentuk intimidasi pihak tertentu dengan memakai instrumen hukum.

Ia mengaku, termasuk dirinya tidak luput dari intimidasi setelah rutin bersuara menyikapi berbagai dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Menanggapi Hasto, Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani, meminta PDIP tak melulu menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.

Partai politik kata Irma, juga berperan dalam potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu.

"Jadi, jangan juga PDIP mau ngomong yang salah itu Jokowi, enggak, kita juga salah. Saya sebagai salah satu parpol, pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah," kata Irma, Kamis (7/03/2024).

Lantas, Irma menyindir PDIP yang dinilai tak bersuara mengkritik pemerintah saat ini karena dipimpin oleh kader partainya sendiri.

PDIP bahkan menurut Irma, jika berkuasa diam seperti kura-kura. Tapi, ketika kalah, baru betul-betul jadi wong cilik.

Tidak hanya PDIP, Partai Golkar juga tak luput dari sindiran Irma. "Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah, di dalam terus kok, maunya aman-aman saja," ujarnya.

Irma mengatakan, sengkarut pemilihan umum yang hingga kini tak berhenti adalah salah satu dari partai politik yang terlalu pragmatis melihat proses pemilu sebagai upaya duduk di lingkaran kekuasaan.

"Akar masalah kerusuhan di negeri ini partai politik. Semua partai politik korupsi, betul enggak? Kita enggak usah tutupi itu," tandasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyoroti keluhan yang diungkapkan oleh Sekjen PDIP.

Menurut Ujang, keluhan Hasto itu adalah fenomena umum yang lazim terjadi dalam percaturan politik tanah air.

"Berani bersuara, berani bertanggungjawab, seperti Ganjar yang menginisiasi hak angket pasti di kick balik/digembosi," jelas Ujang kepada PARBOABOA, Minggu (10/03/2024).

Ujang menjelaskan, di negara ini selalu ada dua pendekatan terhadap masalah, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan politis. Kedua pendekatan ini sering juga digabungkan untuk sebuah masalah.

Terkait kasus Ganjar yang dikeluhkan Hasto, menurut Ujang, hal itu bagian dari risiko politik yang harus diterima oleh Ganjar.

Menurut Ujang, inilah alasan banyak orang tidak siap menjadi oposisi

“Kalau kritik, pasti dikerjain, dicari-cari kasus hukumnya. Ini tontonan politik yang sudah sering terjadi," beber Ujang.

"Mau kritis, harus bersih, tidak punya kasus," sambungnya.

Walau demikian, Ujang mengatakan dalam kasus Ganjar masih perlu bukti yang kuat. "Ada tidaknya unsur politik, nanti KPK yang akan memverifikasi dulu bukti-buktinya."

Setelah itulah, kata Ujang, baru diketahui unsur politis atau unsur hukum yang dominan, atau justru gabungan dari kedua unsur tersebut.

"Karena itu, terlalu dini menyimpulkan adanya campur tangan pemerintah terkait pelaporan Ganjar ke KPK," tandasnya.