PARBOABOA, Pematang Siantar - Pemerintah Kota Pematang Siantar, melalui Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur di Perubahan APBD (P-APBD) 2023.
"Perbaikan infrastruktur paling prioritas di samping kesehatan dan pendidikan," kata Kepala BPKPD Pematang Siantar, Arrie Sembiring saat dikonfirmasi kepada PARBOABOA. Senin (25/9/2023).
Perubahan APBD Pematang Siantar 2023 telah disahkan DPRD kota itu, Kamis (21/9/2023).
Berdasarkan berita acara pengesahan, rincian Perubahan APBD 2023 yaitu pendapatan daerah yang semula pada APBD 2023 sebesar Rp956.573.496.066 bertambah Rp8.934.757.128, sehingga total anggaran pendapatan P-APBD yang disetujui menjadi Rp965.508.253.194.
Belanja daerah APBD 2023 sebesar Rp1.010.073.496.066, bertambah Rp109.040.372.072, sehingga di P-APBD menjadi Rp1.119.113.868.138. Dengan defisit sebesar Rp153.605.614.944.
Kemudian pembiayaan daerah dengan perincian, Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD 2023 sebesar Rp60.000.000.000, bertambah Rp100.105.614.944, sehingga di P-APBD 2023 menjadi Rp160.105.614.944.
Sementara, pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2023 sebesar Rp6.500.000.000, bertambah Rp0 sehingga di P-APBD 2023 menjadi (tetap) Rp6.500.000.000 dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp153.605.614.944.
Defisit pembiayaan daerah di P-APBD sebesar Rp153.605.614.944 akan dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus Rp153.605.614.944, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menunjukkan angka nol atau nihil.
Arrie Sembiring mengaku fokus pada penyerapan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih minim.
"Di samping itu penyerapan anggaran yang paling besar masih di sektor PBB-P2 yang kita targetkan sebesar Rp20 miliar dan untuk DBHCHT sebesar Rp6,3 miliar hingga saat ini," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul M. Lingga saat dikonfirmasi PARBOABOA enggan merinci terkait pengesahan anggaran itu.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku DPRD hanya menyetujui peningkatan pagu anggaran untuk sejumlah organisasi perangkat daerah di Perubahan APBD Pematang Siantar 2023.
"Untuk rinciannya lihat saja pada berita acara," katanya saat dikonfirmasi PARBOABOA, Senin (25/9/2023).
Respons Pengamat Kebijakan Publik
Pengamat Kebijakan Publik, Lisman Manurung mengingatkan Pemerintah Kota Pematang Siantar segera merealisasikan APBD 2023, termasuk Perubahan APBD 2023.
"Jangan sampai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) besar kembali terulang, karena tidak dapat direalisasikan," katanya kepada PARBOABOA.
Akademisi Universitas Indonesia itu menilai, Pemerintah Daerah, termasuk Pemko Pematang Siantar harus bertanggung jawab terkait kejelasan penggunaan alokasi anggaran untuk kepentingan publik. Termasuk sisa waktu pelaksanaan anggaran.
"Karena bisa saja pengesahan anggaran ini sebagai bentuk Wali Kota dan DPRD sibuk bersolek menuju tahun politik untuk dirinya sendiri agar kembali diperhatikan masyarakat," ungkap Lisman.
Dengan pengesahan Perubahan APBD 2023, Lisman meminta Pemko Pematang Siantar fokus pada pengurangan angka pengangguran dan kewajibannya memberikan pelayanan terbaik pada publik.
"Tingkat pengangguran menjadi parameter produktif tidaknya suatu kotamadya mensejahterakan masyarakat. Sehingga, perbaiki juga pada PSO (Public Service Obligation) dan terbukanya lapangan kerja, jangan hanya berpatok yang lama saja, seperti infrastruktur yang selalu berulang-ulang mengalami perbaikan," jelas dia.
Ditambahkannya, Pemko Pematang Siantar harusnya mampu merealisasikan APBD dan Perubahan APBD 2023 dengan adil dan tepat sasaran.
Editor: Kurniati
