PARBOABOA, Simalungun - Wacana program makan siang gratis dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus bergulir.
Namun, respons sejumlah pihak, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan sangat beragam.
Di Simalungun, Sumatra Utara (Sumut) para kepala sekolah dan guru menghadapi situasi dilematis.
Kepala Sekolah SDN 091572 Afd I Bah Jambi/Moho, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Simalungun, Ruslan Butar-butar mengungkapkan keberatannya apabila program ini harus memangkas anggaran dana BOS.
Ia mengatakan, dana BOS yang diterima sekolahnya saat ini diprioritaskan untuk membayar gaji empat orang guru honorer dengan jumlah siswa sebanyak 86 orang.
Itupun, anggaran yang ada tak mencukupi sehingga Ruslan harus merogok kocek pribadi menambah upah mereka.
"Ya itulah, kadang aku menambahkan untuk orang ini, karena apabila sudah masuk buku dan hal lain, dana bos itu gak cukup," ujarnya kepada PARBOABOA, Kamis (07/3/2024).
Meski sekolah menerima dana BOS reguler, yaitu alokasi anggaran untuk membantu belanja operasional peserta didik, tetapi menurut dia, peruntukkan dana itu harus diprioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai.
Ia tak menampik manfaat makan siang gratis bagi siswa/siswi tetapi mengharapkan agar skema pembiayaannya harus dari sumber lain.
“Kalau ada dari sana ya bisa aja, soalnya kadang siswa itu nangis tidak ada uang jajan, aku kasihlah pak."
"Bayangkanlah pak siswa menangis, tidak dikasih uang jajan. Itu juga karena kebanyakan orang susah disini pak, orang kampung dan tidak karyawan serta tidak kerja orangtuanya," tambahnya.
Tak hanya itu, Ruslan meminta, kalau program ini diterapkan melalui anggaran baru (bukan dana BOS), kebijakan itu harus berbarengan dengan upaya peningkatan gaji guru honorer di Simalungun yang saat ini masih menerima upah yang sangat minim.
Herawati Butar-butar, salah seorang guru honorer di sekolah itu mengungkapkan, program makan siang gratis tidak memiliki dampak langsung pada peningkatan mutu siswa.
"Ga ada saya rasa, karena ga ada pengaruhnya untuk peningkatan mutu siswa secara langsung, karena sekedar makan bersama," kata Herawati kepada PARBOABOA.
Ketimbang makan gratis, ia mengharapkan agar pemerintah secara serius memperbaiki kualitas pendidikan dengan peningkatan metode dan pengembangan alat pembelajaran.
Herawati mendukung makan siang gratis dibebankan kepada dana BOS, sejauh bisa dibuktikan, dengan program tersebut kualitas perserta didik sebagai penerus bangsa benar-benar terwujud.
Sementara itu, terkait upah yang minim sebagai guru honorer ia berujar, menjadi guru adalah sebuah panggilan dan cita-citanya sejak kecil.
Namun, ia tetap mengharapkan budi baik pemerintah untuk memperbaiki nasibnya bersama kawan-kawannya yang lain.
Bantu Pola Makan Siswa di Daerah Tertentu
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Simalungun, Hormauli Purba mengatakan program makan siang gratis dapat membantu pola makan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertentu.
Meskipun demikian, ia menyoroti bahwa dana BOS yang sudah ada mungkin tidak mencukupi untuk dua program sekaligus.
Begitupun soal wacana pembiayaan yang bersumber dari dana BOS afirmatif, yaitu alokasi anggaran pemerintah pusat untuk satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil.
Menurut Hormauli, saat ini pihaknya belum mengetahui secara persis soal skema pembiayaan itu, disamping belum ada juga petunjuk teknis (Juknis) terkait implementasinya.
“Kita kan belum tau dana itu seberapa, apakah afirmasi itu betul untuk makan gratis atau afirmasi itu di tambahkan, belum bisa kita jawab itu mas, tidak ada petunjuknya, belum ada juknisnya masih wacana," kata dia kepada PARBOABOA, Kamis (7/3/2024).
Ia menambahkan, saat ini Dinas Pendidikan Simalungun sedang fokus memperbaiki data pokok pendidikan (Dapodik) sesuai kondisi sekolah yang ada.
Tujuannya agar pemerintah pusat bisa melihat kebutuhan apa yang diperlukan sekolah melalui data dapodik.
Karena, demikian Hormauli menjelaskan, "andai sekolah itu tidak menyampaikan melalui aplikasi data yang sebenarnya, itulah yang menjadi penyebab tertinggal sekolah itu."
Ia juga menegaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun saat ini masih melaksanakan penyaluran dana BOS sesuai juknis yang di terbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengamat Pendidikan, Ari S. Widodo Poespodihardjo menyatakan, terpenuhinya nutrisi siswa melalui program makan siang gratis, sebenarnya dapat berkontribusi positif terhadap fokus dan kinerja belajar sesuai dengan hasil riset ilmiah yang telah ada.
Tetapi, hal ini berbenturan dengan upaya integrasi program jangka panjang sekolah untuk meningkatkan mutu kualitas siswa.
“Kalau bicara jangka panjang ini sulit karena pertama menurut saya ini adalah program yang baru dibuat. Kedua akan tergantung kepada kemauan dari pemerintahan baru yang akan menjalankan,”ujarnya kepada PARBOABOA.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait wacana penggunaan dana BOS yang dapat mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
Penting bagi sekolah kata Ari, "agar tetap memprioritaskan kebutuhan dasar, seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah sebelum melibatkan dana bos untuk program makan siang gratis."
Ari melihat, program makan siang gratis saat ini merupakan sebuah janji politik, sementara implementasinya masih dalam tahap wacana dan perencanaan.
Memang ia akui, tidak ada solusi ajaib dalam menciptakan perubahan signifikan di dunia pendidikan dalam waktu singkat. Ia menegaskan, dibutuhkan keseriusan dan kerja sama dari berbagai pihak yang berorientasi jangka panjang.
Sebelumnya, wacana makan siang gratis dibiayai oleh dana BOS disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Hal itu ia ungkapkan saat memantau simulasi makan siang gratis siswa/siswi SMP di Tangerang, Banten belum lama ini.
Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Ahmed Zaki menerangkan, program makan siang gratis akan dibiayai oleh dana BOS afirmatif karena pengawasannya lebih mudah.
Editor: Gregorius Agung
