Dua Pejabat Indonesia Masuk Dalam Laporan Padora Papers

Luhut dan Airlangga masuk dalam daftar laporan Padora Papers

PARBOABOA, Jakarta - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap kekayaan para artis, miliader hingga para pejabat pemerintah yang melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan harta mereka di surga pajak dalam sebuah laporan yang disebut Padora Papers.

Tak hanya untuk menghindari pajak, orang kaya dalam daftar juga melakukan pembelian properti dan menyembunyikan aset.

Investigasi Pandora Papers adalah kolaborasi jurnalistik terbesar di dunia, yang melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 outlet media di 117 negara.

Penyelidikan ini didasarkan pada kebocoran catatan rahasia dari 14 penyedia layanan lepas pantai yang memberikan layanan profesional kepada individu dan perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di yurisdiksi rendah atau tanpa pajak. Entitas memungkinkan pemilik untuk menyembunyikan identitas mereka dari publik.

Padora Papers mengungkap rahasia lebih dari 100 orang miliader, 35 pemimpin dunia, serta 300 pejabat publik.

Nama dua pejabat Indonesia yakni Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan juga masuk dalam daftar tersebut.

Airlangga Hartarto sendiri tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga pun mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Kedua perusahaan ini tidak pernah dilaporkan dalam laporan kekayaan Airlangga.

Luhut Binsar Panjaitan dikaitkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, Petrocapital S.A di Panama.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Ketika perusahaan minyak dan gas itu didirikan pada 2006, modal awal yang disetor sebesar US$ 5 juta atau setara dengan Rp 71,5 miliar menggunakan kurs saat ini. Perusahaan itu dibuat untuk mengembangkan bisnis di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Tengah dan Selatan.

Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan tersebut gagal memperoleh proyek eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS