Konflik Memanas, Kosovo Minta Selbia Tarik Mundur Pasukannya

PARBOABOA, Jakarta - Konflik antara Kosvo dan Selbia kian menegang. Pasalnya, pada Sabtu (30/9/2023), Kosovo menuntut agar Serbia menarik pasukannya dari perbatasan.

Ketegangan antar kedua negara, meningkat sejak hari Minggu lalu ketika polisi Kosovo terlibat dalam pertempuran dengan sekitar 30 orang Serbia yang bersenjata berat dan menduduki desa Kosovo, Banjska.

Pertempuran itu mengakibatkan tiga penyerang dan satu polisi tewas, dan situasinya telah menimbulkan kekhawatiran internasional terkait stabilitas di Kosovo.

Pemerintah Kosovo menyerukan kepada Presiden Vucic dan institusi Serbia untuk segera menarik pasukan mereka dari perbatasan, karena dianggap mengancam integritas wilayah mereka.

Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menyatakan kepada Financial Times bahwa ia tidak memiliki niat untuk memerintahkan pasukannya menyeberangi perbatasan ke Kosovo, karena ia khawatir bahwa eskalasi konflik akan merugikan aspirasi Belgrade untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Sebelumnya, pada Jumat (29/9/2023), Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka mengawasi penempatan militer Serbia yang mengkhawatirkan di sepanjang perbatasan Kosovo, yang telah mengganggu stabilitas daerah tersebut.

Sementara itu pemerintah Kosovo, telah berkoordinasi dengan mitra internasional, telah meningkatkan komitmennya untuk menjaga integritas wilayah dengan penempatan sistem anti-pesawat dan artileri berat.

Konflik Panjang Kosovo-Serbia

Sebenarnya, konflik antar kedua negara ini telah lama terjadi. Hal itu bermula ketika Kosovo pada 17 Februari 2008, mendeklarasikan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari Serbia.

Proses menuju kemerdekaan Kosovo dimulai pada tahun 1990-an, ketika Kosovo kehilangan otonominya di bawah pemerintahan Serbia.

Pada tahun 1999, terjadi konflik bersenjata antara pasukan Serbia dan pasukan separatis Kosovo, yang sebagian besar terdiri dari etnis Albania. Konflik tersebut telah memicu intervensi militer NATO.

Intervensi NATO mengakhiri konflik tersebut dan membawa administrasi sementara PBB ke wilayah tersebut.

Setelah beberapa tahun berlalu, perundingan diplomatik antara Kosovo dan Serbia dimulai di bawah pengawasan PBB dan Uni Eropa.

Upaya-upaya ini mencapai titik puncak pada tahun 2007, ketika kesepakatan yang mengatur status masa depan Kosovo gagal tercapai. Akibatnya, Kosovo memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008.

Namun, terjadi perbedaan pendapat mengenai pengakuan kemerdekaan Kosovo bagi beberapa negara di dunia. Sejumlah negara, termasuk sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sementara beberapa negara termasuk Rusia, Cina, dan sejumlah negara lainnya, tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.

Hingga kini, status akhir Kosovo sebagai negara masih masih menjadi pembahasan dan belum mencapai kesepakatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).