BKSAP DPR Minta Penghapusan Ketimpangan Kesehatan Prioritas di Asia-Pasifik

PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menegaskan perihal penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik.

"Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik," kata Putu, Selasa (01/11/2022).

Putu mengatakan, untuk meratakan kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, dibutuhkan sumber daya yang kuat, salah satunya dari aspek keuangan yang memadai.

"Meskipun demikian, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap upaya peningkatan sistem kesehatan tentu berbeda dari setiap negara, baik dari segi infrastruktur, pendanaan, sampai sumber daya manusia, karena dapat mempengaruhi akses setiap orang untuk mendapat layanan kesehatan utama.

"Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," jelas dia.

Putu menilai, Indonesia akan terus menindak perihal implementasi Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yang berupa mekanisme pembiayaan multilateral untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.

"Dalam mendukung penanggulangan penyakit atau upaya pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ujarnya.

Di samping itu, Program Indonesia Sehat juga telah dijalankan oleh pemerintah, dalam upaya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit.

"Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ucapnya.

Sementara untuk peningkatan sistem kesehatan di Indonesia, Putu mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan dan komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi seluruh warga negara termasuk warga yang kurang mampu.

"Hingga saat ini, perlindungan ini telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84 persen dari total penduduk Indonesia," kata Putu.

Sebagai informasi, ketimpangan kesehatan adalah kondisi dimana terjadi perbedaan tingkat kesehatan antar kelompok masyarakat atau antar individu dalam suatu kelompok masyarakat.