Respons soal Penghianatan ke Demokrat, Pengamat: Nasdem Tak Miliki Etika Politik

PARBOABOA, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno merespons tuduhan pengkhianatan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kepada Partai Demokrat di Pilpres 2024 mendatang.

Sebelumnya, santer diberitakan Partai Nasdem telah menggaet Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan secara sepihak tanpa pleno terlebih dahulu.

Adi Prayitno yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia ini menilai kondisi tersebut menunjukkan Partai Nasdem tak memiliki etika politik karena tidak konsisten dengan janji bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

"Sebenarnya ini hal lumrah ya terjadi dalam politik. Kejadian ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem tidak memiliki etika politik ya, mereka tidak konsisten dan sepihak dalam mengambil keputusan dan sudah jelas melanggar kesepakatan bersama dengan koalisi perubahan, di antaranya Nasdem, Demokrat dan PKS," katanya dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (01/09/2023).

Adi berpandangan Partai Demokrat tengah dipaksa untuk mengambil keputusan dengan segera karena jika tidak, bisa dipastikan susah mengambil langkah di Pilpres 2024.

"Saya berpandangan saat ini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang dipaksa untuk mengambil keputusan dengan segera mau berkoalisi kemana lagi setelah dikhianati oleh Nasdem, karena kalau tidak mengambil keputusan akan susah melangkah di Pilpres 2024," ujarnya.

Ia lantas menyarankan agar Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya bisa menyarankan Partai Demokrat untuk merapat untuk koalisi bersama PDIP karena AHY masuk ke dalam nama 5 kandidat Cawapres Ganjar Pranowo yang sedang digodok oleh partai," ungkap Adi Prayitno.

Situasi politik Nasdem, PKB dan Demokrat akan membuat Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto akan kehilangan pendukung yang sangat besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan dari kalangan NU (Nahdlatul Ulama) dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) di Jawa Tengah dan Jawa Timur, akibat Cak Imin digaet secara sepihak oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan, Kamis kemarin," katanya.

Dengan keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra, lanjut Adi, dipastikan Prabowo Subianto kesulitan untuk masuk ke NU.

"PKB sudah keluar dari koalisi dengan Gerindra dengan sendirinya. Bisa dipastikan Prabowo Subianto tidak bisa masuk ke kalangan NU," jelasnya.

PARBOABOA berusaha menghubungi Ketua Umum PKB, Cak Imin untuk meminta klarifikasi terkait hasil rapat pleno Dewan Syuro dan Tanfidziyah di Kantor DPW PKB Jawa Timur, Surabaya. Namun hingga berita ini diterbitkan, Cak Imin enggan merespons panggilan PARBOABOA.

Hanya saja, berdasarkan data yang dihimpun PARBOABOA, PKB mengakui telah menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk berkoalisi di Pilpres 2024 dan deklarasi Anies-Cak Imin disebut akan berlangsung di Hotel Majapahit, Surabaya, hari ini, Sabtu (02/09/2023).