Setahun Heru Pimpin Jakarta: Warga Eks Kampung Bayam Terlunta-lunta

PARBOABOA, Jakarta – Masa jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah menginjak satu tahun usai menggantikan Anies Baswedan yang purna tugas pada 16 Oktober 2022.

Kinerja Heru Budi pun disoroti Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino yang menilai masih jauh di bawah ekspektasi.

Salah satunya terkait nasib warga eks Kampung Bayam yang terdampak penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Di era Heru Budi, warga eks kampung bayam belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB), meski telah selesai dibangun dan diresmikan di era Anies Baswedan.

“Warga Kampung Bayam sampai dengan saat ini hak mereka untuk menempati hunian rusun tidak diberikan juga,” tegas Wibi dalam keterangannya kepada PARBOABOA, Jumat (13/10/2023).

Bahkan, lanjut Wibi, warga eks Kampung Bayam bukannya ditempati di KSB mereka justru dipindahkan ke Rusun Nagrak oleh Heru Budi.

“Letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula,” jelas Wibi.

Sebelumnya, sekitar 19 kepala keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam yang tinggal di tenda biru dekat JIS dipindahkan ke Rusun Nagrak oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sementara sebanyak 34 KK bekas penghuni Kampung Bayam masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Mereka terus menunggu kepastian untuk menempati KSB yang dijanjikan Anies Baswedan dulu.

“Kita sudah capek menunggu. Ini sampai kapan sih terus menunggu?” ujar eks warga Kampung Bayam, Muhammad Furqon.

Ia mengatakan, seluruh warga sebenarnya sudah mengantongi surat keputusan (SK) penempatan KSB dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak pengelola.

Furqon menyebut, bahkan gubernur saat itu Anies Baswedan menjanjikan warga bakal langsung menempati KSB setelah diresmikan pada Oktober 2022 lalu.

Namun setelah Anies lengser, Heru Budi tak kunjung memberikan kunci unit KSB kepada warga eks Kampung Bayam.

“Mestinya kan yang sekarang tinggal melanjutkan gubernur sebelumnya,” tegas Furqon.

Bahkan, lanjutnya, selama Heru Budi menjabat Pj Gubernur DKI tidak pernah menemui warga eks Kampung Bayam untuk membicarakan perihal KSB.

Menurut Furqon, warga selalu dioper-oper ketika menanyakan perihal nasib mereka ke Pemprov DKI.

“Susah ketemu Pj. Lihat mukanya aja udah seneng kali kita. Waktu itu saya difasilitasi ketemu Sekda (Sekretaris Daerah), begitu kita samperin ke Balai Kota dioper ke lantai 11, dioper-oper terus kita,” ungkapnya.

Saat ini, masalah yang masih belum selesai terkait pemindahan warga ke KSB salah satunya soal iuran.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan, harga sewa rusun dengan kategori retribusi sewa terprogram sebesar Rp272 ribu hingga Rp372 ribu per bulan.

Sedangkan untuk kategori retribusi umum sebesar Rp535 ribu hingga Rp765 ribu per bulan.

Sementara sebelum digusur, warga eks Kampung Bayam telah menyepakati untuk membayar sewa rusun dengan kategori retribusi sewa terprogram.

PARBOABOA berusaha menghubungi Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk meminta konfirmasi terkait kinerjanya selama 1 tahun.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons dari pesan yang disampaikan PARBOABOA.